Sikap Djohar Bisa Percepat Sanksi FIFA

Sikap  keras yang ditunjukkan PSSI Djohar Arifin Husin dalam me­nyikapi kesepakatan yang su­dah dilakukan Pemerintah agar bisa terhindar dari sanksi FIFA ma­lah akan mempercepat Indo­ne­sia menuai sanksi dari otoritas se­pak bola tertinggi di dunia ter­sebut.

Hal itu diungkapkan peng­amat sepak bola Tubagus Adhi di Ja­kar­ta kemarin. Djohar Arifin Cs ha­rus memahami apa yang dila­ku­kan pemerintah adalah bagian da­ri upaya penyelamatan PSSI, da­ri ancaman sanksi FIFA.

“Sudah jelas, dalam pertemu­an segiempat antara acting Pre­si­den AFC, Zhang Jilong, deng­an perwakilan PSSI Djohar, per­wakilan PSSI versi KLB Ancol pimpinan La Nyalla Mattalitti yang difasilitasi oleh KOI, ha­rusnya PSSI Djohar sadar, In­do­nesia di ambang sanksi FIFA, ji­ka apa yang diperintahkan AFC itu tidak dilaksanakan secepat­nya,” ujar Adhi.

Menurut Adhi, FIFA sudah me­nyerahkan penyelesaian kon­flik sepak bola Indonesia, kepa­da AFC. Seesuai dengan pe­rin­tah Zhang Jilong, pelaksana tu­gas Menpora, Agung Laksono menyatakan semua pihak harus kembali ke MoU yang disepakati di Kuala Lumpur, Malaysia, 7 Juni 2012 silam.

“Dengan kata lain, KONI bisa menjadi kepanjangan tangan AFC, terutama terkait pemenu­han empat kesepakatan yang ada di MoU task force AC, dengan per­wakilan dua organisasi PSSI, dan PT Liga Indonesia. Jika PS­SI Djohar tidak mengakui pera­nan yang dilakukan KOI, tentu sa­ngat disesalkan, dan merupa­kan upaya pembelaan diri sema­ta,” imbuh Tubagus Adhi yang juga mantan Komite Media PSSI periode 2007-2011 ini.

Sedang Sekjen PSSI Halim Mahfudz menegaskan pernya­ta­an pemerintah terkait penetapan KOI sebagai lembaga yang di­tun­juk untuk menyelesaikan ma­salah di sepakbola nasional, ada­lah sebuah misleading.

Pasalnya, sejauh ini tidak ada instruksi lisan maupun tertulis dari AFC maupun FIFA yang menyebutkan bahwa KOI diberi wewenang mengawasi empat bu­tir kesepakatan, yang merupa­kan hasil pertemuan di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu.

Yang benar, lanjut Halim, ada­lah adanya surat FIFA tertanggal 18 Desember 2012, yang mene­rima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Palangkaraya, dan me­min­­ta PSSI melanjutkan tiga ke­putusan dari KLB tersebut, ter­ma­­suk satu poin yang meminta kla­rifikasi apakah voters Solo su­dah diikutkan di KLB.

“PSSI perlu menjaga agar KOI mendapat informasi dari tangan pertama, yakni dari PSSI. Hal ini agar tidak ada informasi yang mis­leading, salah arah, atau se­ngaja dikelirukan,” tegas Halim.

PSSI harus tetap ber­ko­munikasi secara intens dan mem­berikan laporan kepada AFC dan FIFA,bukan dengan organisasi lain. Hal tersebut untuk menye­lesaikan masalah di sepakbola di Indonesia.

“Surat tang­gal 18 juga jelas menye­butkan bahwa PSSI akan disuspend, jika tidak bisa me­ngontrol sepakbola di Indonesia,” beber Halim. [Harian Rakyat Merdeka]