Yusril Ihza Mahendra: Saya Siap Terima Ajakan Bergabung Ke Golkar

Setelah mempersoalkan status kantor DPP Partai Golkar ke KPU, Yusril Ihza Mahendra diajak bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.

“Saya mau mengembangkan kar­­pet kuning, diajak Mas Priyo (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar).Saya nyatakan sama beliau sambil bercanda, saya siap terima ajakan itu dan saya ucapkan teri­ma kasih,’’ ujar bekas Mensesneg Yusril Ihza Mahendra kepada Rak­yat Merdeka, Kamis (10/1).

“Saya pun berani berkelakar, ka­lau beneran masuk, saya siap ber­­sa­ing nyapres dengan Pak Ke­tua Umum (Aburizal Bakrie),’’ tam­­bah­nya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Berarti nggak ada lagi masa­lah dengan pimpinan Golkar?

Intinya  dalam politik itu kan ke­dewasaan sikap. Saya tak be­rani bi­lang sudah selesai, cuma men­di­ngin saja. Saya bersyukur masih da­pat tanggapan baik dari pihak mereka.

Anda menyebutkan kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Ja­kar­ta Barat itu milik negara, apa buktinya?

Saya hanya membuka arsip la­ma. Setahu saya gedung itu masih milik Setneg. Saya tanya KPU, apa mereka diverifikasi faktual dan mendalami aset-aset parpol.

Apa mereka ngecek kantor itu sah milik mereka atau masih me­numpang. Saya hanya tanya, lho kok lempeng-lempeng saja, ka­yak nggak ada masalah. KPU ju­ga nggak jawab pertanyaan itu.

Anda menuding tidak beres verifikasi KPU dalam melolos­kan parpol peserta Pemilu 2014?

Dari sinyalemen itu kan jelas, proses verifikasi tidak dilakukan sungguh-sungguh. Seharusnya tiap parpol diperlakukan adil, ti­dak dibedakan, syarat yang di­minta juga sama. Tapi kok partai parlemen seakan diuntungkan lo­los. Jujur, saya tak kepingin utak-atik Golkar. Tidak ada maksud menyerang seperti itu.

Saya nggak pernah ada maksud tu­ding siapapun atau serang par­tai siapapun. Saya hanya me­min­ta penjelasan KPU sejauh mana mereka melakukan verifikasi.

Masalah ini persoalan kecil, saya temukan ada indikasi lain, ta­pi ini jelas ada pilih kasih KPU, terhadap parpol tidak lolos, ter­masuk partai saya (PBB).   

Pimpinan Golkar bilang, kantor itu sudah milik mereka,  Anda dianggap memfitnah, ini bagaimana?

Saya orangnya suka keterus­te­rangan, meski pahit disebut. Da­lam konteks ini saya hanya te­rang-terangan sama KPU dan minta kejelasan tanah dan ba­ngu­nan di Slipi kan masih milik ne­ga­ra dan terdaftar sebagai aset milik Setneg. Golkar itu kan pa­kainya sudah lama, mau sampai kapan. Apa mereka masih mela­kukan sewa menyewa.

Seharusnya mereka juga tun­jukan bukti sewa menyewa atau meminjam gedung itu. Kita kan bisa klaim gedung itu milik siapa saja, tapi mesti ada bukti.

Ucapan Anda itu dinilai mem­perlemah Golkar di mata pu­blik, tanggapan Anda?

Saya hanya kasih contoh keti­dakbecusan KPU Pusat men­jalankan amanah konstitusi bahwa ada hal seperti itu.

Kalau mereka merasa tidak num­pang di gedung itu,  buat apa ma­rah. Kasih contoh saja masak tidak boleh. Saya hanya minta penjelasan KPU.

Anda juga dinilai pim­­pinan Golkar hanya pa­naskan iklim politik saja, apa begitu ?

Daripada ngurusin penilaian se­perti itu, saya lebih baik me­ng­a­­wasi  Banwaslu dalam perjuang­kan nasib partai tak lolos. Kepu­tusan 10 parpol lolos itu belum final. Ada 23 partai yang diru­gikan.

Saya hanya kasih contoh keti­dakbecusan KPU Pusat men­jalankan amanah konstitusi bahwa ada hal seperti itu.

Kalau mereka merasa tidak num­pang di gedung itu,  buat apa ma­rah. Kasih contoh saja masak tidak boleh. Saya hanya minta penjelasan KPU.

Anda juga dinilai pim­­pinan Golkar hanya pa­naskan iklim politik saja, apa begitu ?

Daripada ngurusin penilaian se­perti itu, saya lebih baik me­ng­a­­wasi  Banwaslu dalam perjuang­kan nasib partai tak lolos. Kepu­tusan 10 parpol lolos itu belum final. Ada 23 partai yang diru­gikan.

O ya, bagaimana dengan kan­tor PDI Perjuangan dan PPP di Jalan Dipenogoro?

Kalau itu beda. Setahu saya kantor PDIP dan PPP dibeli ne­gara dengan APBN. Kalau ge­dung Golkar itu dari awalnya murni punya Setneg, sekarang di­pakai Golkar.  Makanya saya tanya sama KPU, apa gedung itu sudah dise­rahkan apa belum.  [Harian Rakyat Merdeka]