Rakyat harus Diberi Banyak Pilihan pada Pilpres 2014 Mendatang

Pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan banyak muncul pada pemilihan presiden 2014 mendatang bila UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden tetap diberlakukan. Dengan syarat partai atau gabungan partai politik memiliki 20 persen kursi di DPR, otomatis akan membatasi setiap partai mengajukan pasangan capres-cawapres.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Constitutional Watch (Icon) Razman Arif Nasution kepada pers (Kamis, 10/1).

Karena itu Razman berharap agar UU tersebut direvisi. Atau Mahkamah Konstitusi menerima uji materiil UU tersebut yang akan diajukan oleh sejumlah tokoh dalam waktu dekat ini. Menurutnya, setiap partai harus diberi keluasaan untuk mengajukan pasangan capres-cawapres.

"Menurut saya 3,5 persen sudah cukup. Bahkan bila perlu 1 persen saja. Biar banyak capres yang maju. Karena rakyat butuh banyak pilihan. Dan agar tidak 4 L lagi yang muncul. Loe Lagi Loe Lagi," ungkapnya.

Menurut Razman saat ini rakyat mengidamkan capres yang memiliki strong leadership, berani, dan juga berpengalaman. Karena tantangan Indonesia ke depan akan lebih kompleks. "Jangan sampai seperti Marzuki Alie. Kan belum pernah jadi anggota DPR, tapi langsung jadi Ketua. Makanya kacau," ungkapnya.

Karena itu, selain para pimpinan partai politik saat ini, sambungnya, tokoh-tokoh yang tak punya partai juga harus diberi ruang. Misalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Jangan menutup ruang untuk calon alternatif. Kasih kesempatan untuk capres yang benar-benar dikehendaki rakyat. Kita butuh pemimpin yang strong leadership, bukan karbitan," tandasnya.

Selain tokoh-tokoh sipil, dia juga melihat capres mendatang akan dimeriahkan para capres dari kalangan militer. Menurutnya, setidaknya ada empat jenderal yang kemungkinan akan bertarung di Pilpres. Yaitu, Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, dan Endriartono Sutarto, yang sekarang sudah bergabung dengan Partai Nasdem.

"Menurut saya mereka jenderal-jenderal terbaik. Saya tidak melihat person per person. Silakan rakyat memilih. Kalau ada dugaan pelanggaran mereka di masa lalu, silakan buktikan secara hukum. Jangan hanya berlandaskan opini," katanya mengingatkan.

Meski begitu, dia menekankan, para capres dan rakyat Indonesia harus menghilangkan dikotomi Jawa non-Jawa atau sipil militer. Menurutnya, saat ini sudah tidak penting mempertimbangkan latar belakang calon. "Yang harus dilihat mampu atau tidak. Berani atau tidak. Sekarang saja dari tentara, tapi nggak berani kok," katanya sambil tersenyum tanpa menjelaskan lebih lanjut. [zul]