Berita

Politik

VERIFIKASI FAKTUAL

KPU Jangan Ulangi Kesalahan Seperti Saat Umumkan Parpol Lolos Administrasi

MINGGU, 06 JANUARI 2013 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik besok (7/1). Dalam mengumumkan hasil verifikasi faktual ini, KPU diingatkan jangan lagi mengulangi model pengumuman seperti hasil verifikasi administrasi yang lalu dimana hanya berupa secarik kertas dengan daftar nama partai politik yang lolos dan tidak lolos.

Demikian disampaikan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz pagi ini (Minggu, 6/1).

"Pengumuman verifikasi kali ini KPU harus menuangkannya dalam surat keputusan resmi tentang partai yang lolos dan disertai dengan penjelasan yang rinci didukung dengan data-data yang valid dari hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," ungkapnya.

Rincian penjelasan hasil verifikasi faktual ini penting terutama bagi partai politik itu sendiri untuk membandingkan data yang dimiliki dan disetorkan ke KPU kemarin dengan hasil verifikasi faktual sehingga partai politik yang tidak lolos bisa dengan cepat misalnya ketika akan melakukan gugatan. Selain itu, pengumuman hasil verifikasi KPU dengan rincian penjelasan dapat menunjukkan seberapa tinggi dan rendahnya kualitas partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014, misalnya dalam hal kepengurusan 30 persen perempuan. Karena itu, KPU perlu membuka ke publik partai-partai mana saja yang memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut atau partai politik hanya sekedar menunjukkan surat penjelasan ketidakmampuannya itu.

"Misal lain adalah soal keanggotaan. KPU perlu memberikan keterangan juga sejauh mana partai politik memang benar-benar mempunyai basis keanggotaan yang kuat dan mengakar di daerah atau justru sebaliknya. Dengan penjelasan rinci seperti ini, setidaknya masyarakat pemilih kita bisa sejak awal menilai kualitas partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014," sambungnya.

Untuk itulah, katanya menambahkan, KPU jangan hanya terbatas dari segi administrasi tentang lolos dan tidak lolosnya saja tetapi juga perlu memanfaatkan kesempatan verifikasi ini sebagai peluang pendidikan pemilih dengan memberikan informasi sejauhmana kualitas kepartaian kita. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya