Anggito Abimanyu: Serahkan Data PPATK Itu, Biar Kita Buka-bukaan Saja

Anggito Abimanyu di awal menjabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengaku ingin mencegah terjadinya korupsi di Kementerian Agama.

Makanya bekas Kepala Ba­dan Kebijakan Fiskal itu rela me­le­paskan kesibukannya sebagai do­sen Universitas Gajah Mada agar lebih fokus memperbaiki pe­nye­lenggaraan haji dan umroh, ser­ta pengelolaan dananya.

Makanya Anggito terkejut me­lihat hasil Pusat Pelaporan dan Ana­lisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan pengelolaan dana haji tidak trans­paran, dicurigai ada penyim­pa­ngan. Mulai dari penyimpanan uang di bank sampai penukaran va­luta asing (valas).  

“Selain diserahkan ke KPK, sebaiknya data PPATK itu dise­rah­kan ke Kemenag, biar kita bu­ka-bukaan saja,’’ ujar Anggito Abi­manyu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda belum menerima da­tanya?

Belum. Saya tidak dapat data dari PPATK itu. Saya dapat in­formasi itu dari media. Sayang­nya, itu data lama.

Saya berharap PPATK melihat proses perbaikan yang sudah ter­jadi di Kemenag. Apalagi tahun 2012 kita sudah melakukan per­bai­kan besar. Kenapa hanya me­lihat data masa lalu.

Memang perbedaannya apa?

Kalau dulu hampir semua ke­bijakan publik dibuat dengan ke­bijakan masa lalu. Tapi sekarang sudah berbeda. Makanya tidak bisa dihitung dengan kondisi se­karang.

Bagaimana penganggaran sekarang?

Sekarang ini sudah transparan dan profesional. Kalau dulu kan yang kayak begini tidak di­tun­­tut atau diminta.

Makanya saya heran, kenapa PPATK hanya menganalisis dari transaksi bank saja. Data dari dari kami belum pernah diminta.

Kalau masalah penyim­pang­an valas, itu bagaimana?

Saya jelaskan bahwa hal itu tidak benar. Saya tidak tahu da­sar­nya apa menyatakan itu. Wong pengadaan valas itu dengan ten­der kok.

Lihat saja. BPK, BPKP dan KPK saja tidak pernah menemu­kan adanya yang mencurigakan. Bahkan BPK sudah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecua­lian (WTP). Makanya saya tidak ha­bis pikir kenapa sampai penga­daaan valas dianggap berma­salah.

Pengelolaan dana haji dilaporkan ke KPK, tanggapan Anda?

Aduh, saya jadi tambah bingung dengan PPATK maunya apa. Apa mau menghancurkan repu­tasi haji atau apa.

Kalau mau melakukan perta­nyaan mengenai hal-hal yang di­anggap janggal, tentu akan kami jawab kok.

Kalau memang PPATK berniat untuk memperbaiki, sebaiknya diberitahukan ke penyelenggara negara bersangkutan mengenai adanya kejanggalan.

Tampaknya Anda begitu yakin, pengelolaan dana haji sudah baik?

Kalau sistem yang sekarang ini dapat saya pertangggungja­wab­kan. Sebab, saya sudah mela­ku­kan perbaikan.

Aduh, saya jadi tambah bingung dengan PPATK maunya apa. Apa mau menghancurkan repu­tasi haji atau apa.

Kalau mau melakukan perta­nyaan mengenai hal-hal yang di­anggap janggal, tentu akan kami jawab kok.

Kalau memang PPATK berniat untuk memperbaiki, sebaiknya diberitahukan ke penyelenggara negara bersangkutan mengenai adanya kejanggalan.

Tampaknya Anda begitu yakin, pengelolaan dana haji sudah baik?

Kalau sistem yang sekarang ini dapat saya pertangggungja­wab­kan. Sebab, saya sudah mela­ku­kan perbaikan.

Apa saja itu?

Penyelenggaraan haji 2012 saat itu sudah terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini saja saya pegang data hasil sur­vei dari BPS yang menya­takan pe­layanan haji sudah ada per­baikan dan peningkatan kua­litas.

Bukan itu saja di DPR juga su­dah disampaikan mengenai upaya reformasi pengelolaan haji dan bagaimana pembenahannya ber­langsung.

Memang apa hasil kon­krit­nya?

Hasilnya memang tidak lang­sung ada. Tidak semudah mem­balikkan telapak tangan.

Tapi saya pastikan ada lima hal yang sampai sekarang terus dila­kukan pembenahan yakni menge­nai Sumber Daya Manusia, per­baikan data Keuangan, sistem pen­daftaran, penyusunan data ser­ta dokumen, dan pelayanan embarkasi. Itulah program yang kami kerjakan dan insya Allah di 2013 bisa mewujudkannya.

Tahun 2014 kami bisa berkon­sentrasi pada pembinaan, perbai­kan manasik haji saja. Makanya saya tersinggung kalau ada yang bilang  Kemenag tidak ada ker­janya dan progresnya itu yang sa­lah. [Harian Rakyat Merdeka]