Achmad Mubarok: Koalisi Demokrat-PDIP Mungkin Terwujud 2014

.Semua keputusan PDIP ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Makanya,  Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok ragu Taufik Kiemas dan Puan Maharani bisa mengubat sikap politik PDIP terhadap SBY dari oposisi menjadi koalisi.

Saat ini, Mubarok ragu koalisi de­ngan PDIP bisa terjalin. Karena hubungan emosi antara SBY dan Mega masih belum cair. “Setelah Pemilu legislatif 2014 mungkin saja PDIP dengan Partai Demo­krat berkoalisi, tapi untuk seka­rang kayaknya tidak,” kata Mu­barok kepada Rakyat Merdeka.

Mubarok menilai koalisi yang ter­bangun nanti tentunya akan menjadi koalisi yang cantik, apa­lagi jika nanti kedua partai ini me­miliki suara yang cukup besar.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda yakin Demo­krat-PDIP bisa berkoalisi?

Itu mungkin-mungkin saja, pas­ca Pemilu 2014 kedua partai ini bersatu.

Maksudnya?

Kita kan tidak tahu perkem­bangannya nanti, mana tahu nanti se­telah pemilu legislatif ada kei­nginan PDIP dan Demokrat ber­koalisi, kalau sekarang tentu tidak mungkin lah..

Apa koalisi ini ideal?

Koalisi PDIP dan Demokrat itu bagus sekali dan cantik, apalagi ka­lau nanti dua partai ini me­miliki suara yang kuat pasca pe­milu legislatif.

Itu artinya tidak perlu koalisi dengan partai lainnya?

Ya itu kan kalau bisa. Jadi, ka­lau suaranya bisa memenuhi sya­rat pencalonan presiden maka ti­dak perlu banyak partai yang ber­koalisi, karena hanya menim­bul­kan kekisruhan seperti sekarang

Tapi sekarang ini yang jelas PDIP oposisinya bagus, malah teman-teman koalisi pemerintah yang tidak optimal.

Kenapa menilai begitu?

Karena partai-partai yang me­nyatakan masuk dalam koalisi pe­merintah terkadang sikapnya ma­lah seperti atau bahkan melebihi oposisi.

Seharusnya bagaimana?

Tentunya koalisi yang kon­sisten.

Sekarang memang tidak konsisten?

Koalisi yang ada ini bukan koa­lisi politik murni, tapi koalisi Pil­pres 2009, malah setelah pilpres ada yang baru menyatakan untuk gabung.

Jadi koalisi sekarang ini sebe­narnya koalisi jangka pendek sa­ja, koalisi yang bersifat atau lebih kental ke arah pragmatisme. Jadi, kalau suaranya banyak tidak per­lu banyak partai lah, dua partai se­perti PDIP dan Demokrat juga cukup.

Koalisi yang bagus itu koalisi ramping?

Saya kira kalau suaranya mam­pu mencapai 60 persen saja sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Asal konsisten sebagai koa­lisi, kalau dua partai lebih bagus

Itu kan kalau cukup dua par­tai, tapi kalau banyak batasnya berapa partai?

Ah kalau itu relatif, kalau banyak tapi konsisten dan kuat ba­gus, tapi kalau banyak nggak kon­sisten buat apa.

Koalisi pemerintahan itu kan harusnya bisa mendukung pro­gram-program pemerintahan yang pro rakyat dan bukan seperti sekarang ini.

Apakah rencana koalisi itu sudah ada komunikasi dengan petinggi PDIP?

Itu komunikasinya alamiah sa­ja, lagi pula kemungkinan koa­lisi itu tergantung hasil pemilu be­sok. Kalau sekarang dibicara­kan, ten­tu tidak mungkin ada koa­lisi da­lam waktu dekat ini.

Sekarang ada wacana Puan Maharani didorong jadi Men­pora, tanggapan Anda?

Ah bukan begitu ceritanya. Wak­tu pak Taufik Kiemas datang ke Istana itu hanya mengundang launching buku dan sekaligus me­lakukan silaturahmi dengan pak SBY. Terus untuk manisnya pak Taufik bawa anak perem­puannya.

Ketua Fraksi Demokrat yang usulkan Puan sebagai Menpora?

Biar saja, tapi hal itu nggak mungkin terjadi selama Ketua Umum PDIP-nya adalah ibu Me­gawati Soekarnoputri. Jadi nggak mungkin Puan terima jabatan Menpora itu tanpa seizin ketua umumnya.

Kenapa?

Ya tidak ada untungnya, kan PDIP sudah beroposisi sejak awal. Selama ini sikap oposisinya saya nilai bagus dan sehat. Kalau sekarang Puan Maharani me­nerima jabatan di pemerintahan, tentu tidak akan bagus di mata pu­blik, apalagi jabatan yang ter­sisa tinggal satu tahun lagi.

Apakah sudah ada calon Menpora dari Partai Demokrat?

Nah kalau itu saya tidak tahu, kita kan tidak diajak bicara, ka­rena itu tugas dan hak prerogratif presiden .

Apa bisa diambil dari partai koalisi?

Itu terserah presiden saja. Biar presiden yang putuskan. [Harian Rakyat Merdeka]