dahnil anzar/ist
dahnil anzar/ist
Di saat bersamaan, SBY juga perlu menata ulang anatomi subsidi pada APBN 2013.
"KEN ini sebetulnya lembaga ekonomi atau lembaga politik? Nasihat sesat KEN harus diabaikan SBY. Nasihat tidak menaikkan harga BBM didasarkan pada alasan siklus ekonomi politik menjelang pemilu seharusnya tidak keluar dari KEN," ujar ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirtar) Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan Minggu siang (30/12).
Menaikkan harga BBM lebih tepat bila dibandingkan dengan pembatasan distribusi BBM seperti yang disarankan KEN. Bila dinaikkan, maka harga premium berada pada kisaran Rp 6.000 hingga Rp 6.500. Kisaran harga ini dianggap masih rasional dan terjangkau.
Ketua bidang Buruh Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah itu juga mengatakan, anatomi subsidi di APBN semakin tidak sehat dan tidak adil. Untuk tahun 2013 dari total subsidi sebesar 316 triliun, 61,33 persen akan digunakan untuk BBM dan 25,60 persen untuk listrik. Sementara untuk subsidi pangan hanya 5,44 persen. Adapun subsidi pupuk hanya 5,03 persen dan subsidi benih hanya 0,04 persen.
"Besaran subsidi untuk BBM bisa digeser ke subsidi pangan, mengingat kenaikan harga BBM pasti diikuti inflasi terutama di sektor pangan. Belum lagi petani membutuhkan insentif dalam memaksimalkan produksi pertanian," demikian Dahnil. [zul]
Populer
Minggu, 05 April 2026 | 09:04
Sabtu, 04 April 2026 | 02:17
Rabu, 01 April 2026 | 18:05
Sabtu, 04 April 2026 | 02:23
Selasa, 07 April 2026 | 05:19
Senin, 06 April 2026 | 05:31
Selasa, 07 April 2026 | 12:34
UPDATE
Sabtu, 11 April 2026 | 18:18
Sabtu, 11 April 2026 | 17:50
Sabtu, 11 April 2026 | 17:27
Sabtu, 11 April 2026 | 16:19
Sabtu, 11 April 2026 | 16:14
Sabtu, 11 April 2026 | 15:54
Sabtu, 11 April 2026 | 15:21
Sabtu, 11 April 2026 | 14:54
Sabtu, 11 April 2026 | 14:47
Sabtu, 11 April 2026 | 14:28