Berita

dahnil anzar/ist

Bisnis

Anatomi Subsidi Tidak Sehat, SBY Sebaiknya Naikkan Harga BBM di Tahun 2013

MINGGU, 30 DESEMBER 2012 | 17:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Nasihat Komite Ekonomi Nasional (KEN) agar Presiden SBY menunda kenaikan harga BBM hingga pemilu 2014 dianggap sebagai saran sesat dan menyesatkan. Untuk menyelamatkan keadaan SBY justru harus mengambil tindakan tegas dengan menaikkan harga BBM di tahun 2013.

Di saat bersamaan, SBY juga perlu menata ulang anatomi subsidi pada APBN 2013.

"KEN ini sebetulnya lembaga ekonomi atau lembaga politik? Nasihat sesat KEN harus diabaikan SBY. Nasihat tidak menaikkan harga BBM didasarkan pada alasan siklus ekonomi politik menjelang pemilu seharusnya tidak keluar dari KEN," ujar ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirtar) Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan Minggu siang (30/12).

Menaikkan harga BBM lebih tepat bila dibandingkan dengan pembatasan distribusi BBM seperti yang disarankan KEN. Bila dinaikkan, maka harga premium berada pada kisaran Rp 6.000 hingga Rp 6.500. Kisaran harga ini dianggap masih rasional dan terjangkau.

Ketua bidang Buruh Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah itu juga mengatakan, anatomi subsidi di APBN semakin tidak sehat dan tidak adil. Untuk tahun 2013 dari total subsidi sebesar 316 triliun, 61,33 persen akan digunakan untuk BBM dan 25,60 persen untuk listrik. Sementara untuk subsidi pangan hanya 5,44 persen. Adapun subsidi pupuk hanya 5,03 persen dan subsidi benih hanya 0,04 persen.

"Besaran subsidi untuk BBM bisa digeser ke subsidi pangan, mengingat kenaikan harga BBM pasti diikuti inflasi terutama di sektor pangan. Belum lagi petani membutuhkan insentif dalam memaksimalkan produksi pertanian," demikian Dahnil. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya