Berita

Marbawi A. Katon/ist

Politik

Analisa Terakhir: Hatta Rajasa Penentu Menpora Baru

KAMIS, 27 DESEMBER 2012 | 19:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden SBY terpaksa membiarkan kursi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga kosong untuk beberapa waktu lamanya. SBY masih kesulitan menemukan sosok yang dapat "membersihkan" jejak buruk Partai Demokrat di balik kasus itu.

"Akibat kasus Hambalang, kursi Menpora menjadi isu panas. Kalau punya otak, Partai Demokrat tidak akan ambil kursi Menpora. Karena kursi Menpora yang sebelumnya dikuasai Partai Demokrat bermasalah secara serius. SBY lebih baik mengambil tokoh bersih, dan baru, baik dari partai politik maupun non-partai," kata analis politik Marbawi A. Katon, Kamis (27/12).

Masalahnya, lanjut dosen Ilmu Politik UIN Jakarta ini, jika Presiden SBY memberi kursi Menpora ke partai lain, hal itu sama saja mengajak "berantem" dengan DPP Demokrat pimpinan Anas Urbaningrum.


"Menteri dari Partai Demokrat yang ada sekarang bukan dari DPP Partai Demokrat, tapi orang Cikeas semua," katanya.

Karena Partai Demokrat dan SBY itu adalah dua entitas dan postur politik yang berbeda, Marbawi A. Katon, menganalisa, SBY nampak cenderung menggunakan "tangan lain" yang loyalitasnya sudah teruji terhadap SBY untuk memberi nama (endorsement) calon Menpora yang akan ia angkat. Di lingkaran inti Istana, "tangan lain" yang digunakan Presiden SBY bisa jadi merujuk pada Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Artinya, bisa jadi kursi Menpora akan jatuh kepada PAN yang dipilih oleh Hatta Rajasa.

"Hatta Rajasa adalah sosok yang sudah berbuat banyak dalam memback-up Presiden SBY. Sekarang tinggal niat baik SBY untuk mendukung balik. Kita tahu SBY adalah 'zoon politicon' Terbaik hari ini di Indonesia," paparnya.[dem]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya