M Jasin: Ada Yang Menuduh Kemenag Paling Korup

Meski baru empat bulan menjabat sebagai Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama (Irjen Kemenag), M Jasin mengaku sudah melakukan beberapa langkah agar Kementerian Agama jauh dari penyimpangan.

“Sistem pemeriksaan atau audit yang sebelumnya didasarkan pa­da audit keuangan, bidang barang milik negara, tugas dan fungsi, serta audit SDM. Sekarang di­gan­ti dengan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yaitu audit in­vestigasi,” katanya ke­pada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hal itu tidak per­nah dilakukan Kemenag sebe­lum­­nya dan baru dilakukan ketika di­rinya menjabat sebagai Irjen di Kemenag. Bahkan, semua satker yang jumlahnya 4.474 harus membuat perencanaan yang lebih transparan.

Dia juga mengaku sudah me­ma­parkannya di depan Dirjen Pe­nyelenggara Haji dan Umrah, Ang­gito Abimanyu untuk me­nyu­sun indikator kinerja penye­leng­garaan ibadah haji dan umrah.

“Pak Anggito sudah setuju. Ka­rena memang perlu dibreak­down sebagai amanah PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In­tern Pemerintah,” kata bekas wa­kil ketua KPK ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana sistem penga­wa­san di tingkat daerah?

Jadi begini. Harus ada peruba­han nilai yang dimulai dari ins­pek­torat sendiri.

Maksud perubahan nilai itu apa?

Perubahan nilai itu kejujuran dan nilai integritas kesederha­na­an. Misalnya ketika auditor me­la­kukan sidak atau kunjungan ke daerah, dilarang dijemput oleh au­ditinya. Kalau bisa, menyewa kendaraan sendiri.

Selain itu, auditor tersebut ti­dak boleh diberikan oleh-oleh, ti­dak boleh disewakan hotel atau diberikan tiket pesawat, dan tidak boleh minta makan di restaurant. Jika ada tiga kendaraan dinas, yang dipakai satu saja. Kemudian jika sidak menggunakan pesawat, harus menggunakan pesawat kelas ekonomi. Jadi, harus beri contoh dulu.

Apa sanksinya kalau ada yang melanggar?

Jika ada yang melanggar akan kami beri teguran, dan jika ada in­­dikasi pidana korupsi, maka akan langsung dibebaskan dari ja­ba­tannya. Sedangkan penga­wa­san di tingkat daerah, kami akan membuat format secara online di seluruh satker yang akan dimulai sejak tahun 2013.

Bagaimana kalau laporan secara online ini tidak jujur?

Harus ada laporan kinerja dan keuangan secara rutin. Jika ada laporan dari masyarakat terjadi penyimpangan yang dilakukan pegawai maka akan ditindak­lan­juti dengan pemeriksaan khusus atau investigatif.

Kami selalu mengembangkan ke­jujuran. Kan sudah menanda­ta­ngani pakta integritas. Tidak hanya di dalam tulisan, tapi harus dilaksanakan di lapangan.

Jika ada yang melakukan korupsi, Anda siap melaporkan ke KPK?

Dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 diktum 8 tentang Perce­pa­tan Pemberantasan Korupsi, se­tiap lembaga negara atau kemen­terian dalam hal penindakan ha­rus bekerja sama dengan para pe­negak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Jika di lingkungannya ada in­dikasi melakukan tindakan pida­na korupsi maka harus cepat mem­berikan informasi ke pene­gak hukum. Bisa saja ke KPK.

Anda tidak akan diam saja jika ada yang melakukan ko­rupsi?

Pasti dong. Jangan sampai diam saja ketika tahu di dalamnya ada pelanggaran tindakan pidana. Harus cepat memberikan infor­masi ke penegak hukum.

Pencegahan korupsi di Ke­me­nag harus betul-betul terealisir, jangan hanya seremonial. Harus ada laporan ke KPK. Kami harus memperbaiki layanan publik, apa­lagi ada yang menuduh Ke­me­nag ini sebagai kementerian paling korup.

Harus diformulasikan kebija­kan sehingga tidak ada lagi yang me­lakukan korupsi. Jika ada yang korupsi, akan ditindak tegas. Ka­mi juga sudah bekerja sama de­ngan PPATK.

Bagaimana bentuk kerja sama dengan PPATK itu?

Kami baru saja menanda­ta­ngani MoU dengan PPATK untuk mengawasi lalu lintas di rekening yang dinilai tidak wajar bagi pe­gawai Kemenag.

Apakah benar ada indikasi re­kening tidak wajar yang di­mi­liki pegawai Kemenang?

Kalau indikasi itu memang ada. Semuanya itu kami pantau. Kejadiannya pun tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Kan harus diteliti, karena itulah kami kerja sama dengan PPATK.

Dana di Kemenag itu kan sangat besar dan dinilai sebagai kementerian yang paling ra­wan korupsi. Komentar Anda?

Dana besar itu kan setoran awal. Karena itu setoran awal itu harus jelas dan transparan. Bagi yang mau naik haji nantinya akan bisa mengakses melalui internet. Tentunya bekerja sama dengan Pak Anggito.

Anggito sudah sepakat?

Sudah. Kemarin, dia sudah se­tuju untuk setoran awal harus trans­paran. Ini kan dana masya­rakat dan sangat sensitif. Karena itu­lah sis­temnya harus diperbaiki. Kemu­dian, mengenai Dana Abadi Umat (DAU) harus di­kelola dengan akun­tabel, karena itu duit rakyat.

Anda yakin, Kemenag bisa benar-benar bersih dari ko­rupsi?

Yakin. Tetapi harus dimulai adanya perubahan sistem, SOP-nya harus jelas, perlu peningkatan disiplin. Masing-masing satker dan kantor membuat kode etik sendiri yang diberlakukan dengan tegas.

Mengenai hal ini, yang diukur bukan kedekatan tetapi kinerja­nya. Pengeluaran anggaran mau­pun pencapaian kinerja harus se­suai perencanaan. Kalau itu di­lakukan maka semakin kecil orang berbuat menyimpang. [Harian Rakyat Merdeka]