PARA penguasa negeri ini katanya suka membangun tapi tidak suka merawat. KPK dibikin tetapi lalu dikempesin.
Para penyidiknya dari unsur kepolisian dipulangkan ke markas dan ada kriminalisasi segala, sehingga KPK diledek sebagai: Komisi Perlindungan Kepentingan. Hukum di negeri ini hari ini memang mirip zaman Robin Hood atau zaman Texas waktu masih dikuasai para koboi.
Makanya harapan masyarakat begitu tinggi terhadap KPK, sehingga terkadang Abraham Samad Cs diposisikan seperti Samson atau Superman, yang disuruh sendirian melawan kejahatan korupsi yang begitu dahsyat.
Padahal nyatanya KPK harus diperkuat antara lain dengan mendukung wacana yang disuarakan oleh banyak kalangan bahwa lembaga yang diketuai Abraham Samad itu butuh penasihat dari kalangan figur yang bukan saja berkompeten, profesional, tetapi juga memiliki integritas pribadi yang terpuji.
Seperti diberitakan sebelumnya beberapa kalangan mendorong ekonom senior Dr Rizal Ramli untuk dijadikan penasihat KPK.
Pengalaman yang dimiliki Rizal Ramli, baik selama menjadi aktifis pergerakan mahasiswa sampai dengan menjadi Menko Ekonomi di era Gus Dur dianggap merupakan modal yang menguatkan harapan rakyat akan terwujudnya masa depan Indonesia yang bersih.
LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia misalnya juga menilai, kepakaran yang melekat pada Rizal Ramli bisa mempertajam kasus yang ditangani KPK misalnya yang terkait skandal keuangan dan perbankan (seperti Skandal Century).
Zaman dark justice alias zaman kegelapan hukum di negeri ini memang perlu diterobos dengan cara memperkuat KPK dengan menempatkan figur yang bukan saja berkompeten, profesional, tetapi juga memiliki integritas pribadi yang terpuji.
Maklum saja umumnya para elit yang sedang berkuasa saat ini mempunyai reputasi tidak terpuji, yaitu sanggup bertahan hidup berdampingan dengan rasa malu.
Kalau mereka korup, manipulatif, nepotis, jadi makelar kasus, berkolusi, melanggar HAM atau membunuh orang, maka mereka sanggup bertahan dengan perasaan malu dan kecaman-kecaman publik sekeras apa pun.
Kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran moral seperti itu seakan-akan tidak berpengaruh apa-apa.
Sehingga karena memiliki kesanggupan bertahan hidup berdampingan dengan perasaan malu maka misalnya tradisi harakiri seperti di Jepang di sini tidak dikenal.
Saya suka berandai-andai pemilihan pimpinan atau penasihat KPK mestinya semeriah Pilpres, ada perang visi dan misi di antara sesama para kandidat. Saya membayangkan KPK diisi oleh orang-orang terhormat, yaitu orang-orang yang tidak tercela dan tidak cacat moralnya.
Saya membayangkan mereka itulah kelak yang akan menjadi calon-calon pemimpin negeri ini, dan mungkin terpilih dalam Pilpres dengan cara-cara yang bersih, yang memuliakan martabat dan harga dirinya sendiri.
Dengan demikian fungsi negara benar-benar mensejahterakan rakyat dengan menjunjung tinggi keadilan. Sebab bukankah negara yang sukses adalah yang membikin rakyatnya tersenyum, yang di hatinya ada kebanggaan dan gairah menjadi warga negara, karena orang-orang yang memimpinnya merupakan orang-orang yang amanah, menjadi contoh dan teladan kebaikan, dan itu semua bisa dimulai dari mengelola KPK. [***]
Tulisan ini dimuat di Harian Rakyat Merdeka. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail iniorangbiasa@yahoo.com.
