Fadel Muhammad: Sembilan Perusahaan ‘Setan’ Terus Mengimpor Bahan Pangan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada tujuh bahan pangan yang masih diimpor, yakni kentang, singkong, kedelai, gandum, terigu, jagung, dan beras.

Ini ironis sekali. Sebab, selama ini Indonesia dikenal sebagai ne­gara agraris yang kaya bahan pangan.  Begitu disampaikan be­kas Men­teri Kelautan dan Per­ikanan, Fadel Muhammad, ke­pada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Menurut Ketua Umun Ma­sya­rakat  Agribisnis dan Agro­in­dustri Indonesia (MAI) itu, sa­ngat keterlaluan kalau peme­rin­tah teruskan impor pangan.

“Malu dong. Kita sebagai ne­gara yang tanahnya subur, sum­ber daya alam berlimpah, tapi kok pengelolaan pangannya am­bur­adul kayak begini,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa nggak berlimpah hasil pangan di sini?

Saya juga heran. Bangsa kita kan bangsa besar, tanahnya subur. Bahkan iklim di sini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Seharusnya hasil pangan kita berlimpah. Tidak perlu impor.

Apa yang salah kalau begitu?

Jelas ada kesalahan dalam mengelola pangan yang dila­ku­kan pemerintah. Kalau dulu saat saya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, dalam 3 tahun saya bisa meningkatkan produksi Ja­gung hingga 500 persen dari se­belumnya hanya memproduksi 50 ribu ton Jagung. Maka saya he­ran kenapa sekarang kenaik­annya hanya 6 persen. Harusnya pengelolaan pangan seperti ini seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar.

Apa kebijakan pemerintah yang salah dalam pengelolaan pa­ngan?

Betul. Setidaknya ada tiga ke­sa­lahan pemerintah. Pertama, ke­bijakan peme­rin­tah yang salah. Kedua,   kontrol pelaksanaan ke­bijakan yang kurang ketat. Ka­dang-kadang pe­jabat kita hanya berpidato saja, tidak mengontrol kebijakan yang dibuatnya itu.

Ketiga,  tidak adanya usaha pe­merintah agar rakyat ber­pen­dapatan atas sektor pangan yang di­kembangkan. Kondisi itulah yang membuat ketahanan pangan kita kacau-balau.

Apa yang Anda perbuat saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan?

Pada saat saya menjabat men­jadi Menteri Kelautan dan Per­ikanan produksi ikan bisa saya tingkatkan menjadi 353 persen sampai saat itu menjadi heboh.

Saat itu saya membuat Keppres Nomor 10 tahun 2011 tentang ke­mis­kinan nelayan melibatkan 10 kementerian plus 2 kelembagaan yang mengatur kemiskinan ne­la­yan. Lalu saya buat Inpres Nomor 15 tahun 2011 tentang perlin­dung­an nelayan dengan 11 ke­men­terian dan 5 lembaga negara lain­nya termasuk kepolisian, TNI  Angkatan Laut, dan lainnya.

Dua ini merupakan kebijakan dan dikontrol pada saat pelak­sa­naannya. Hanya saja saya tidak bisa meneruskan karena keburu diganti Pak SBY.

Apa impor-impor harus di­hen­tikan ?

Harus dong, saya kira kita bisa menghentikan impor secara ber­ta­hap selama 2-3 tahun sambil mem­buat perencanaan-peren­ca­naan di sektor pertanian dan pa­ngan. Kita buat batasan-batasan

Apa impor-impor harus di­hen­tikan ?

Harus dong, saya kira kita bisa menghentikan impor secara ber­ta­hap selama 2-3 tahun sambil mem­buat perencanaan-peren­ca­naan di sektor pertanian dan pa­ngan. Kita buat batasan-batasan

Maksudnya?

Misalnya tahun depan kita ku­rangi setengah. Kemudian  tahun berikutnya dikurangi sete­ngah­nya lagi.

 Tapi kalau yang jangka pendek dilakukan impor beras tidak pantas karena di Indonesia timur kan banyak jagung dan lainnya

Jadi dalam dua tahun, mak­simal tiga tahun, kita harus man­diri di bidang pangan.

Kenapa sulit menghindari im­por bahan pangan?

Masalah yang dihadapi seka­rang ada 9 perusahaan yang meng­impor pangan yang dimiliki beberapa orang yang dinamai setan blau. Mereka tidak jelas dan kerjanya terus mengimpor bahan pangan. Makanya kita harus me­miliki keberanian untuk menata perusahaan-perusahaan ini.

Importir itu kan hanya meng­un­tungkan perusahaan mereka yang mengambil komisi dari se­lisih harga bahan pangan impor itu.

Apa itu berbahaya?

Berbahaya sekali. Bayangkan ka­lau kita terus impor bahan pa­ngan. Tiba-tiba negara peng­im­por bahan pangan itu menye­top­nya. Sedangkan kita tergantung pa­da bahan pangan impor itu. Da­pat dipastikan kita bisa kolaps se­bagai negara. Sebab, tidak mam­pu memenuhi kebutuhan rak­yat­nya.

Apa anda punya pengalaman menbatasi impor pangan yang di­lakukan perusahaan-perusa­haan itu?

Punya. Saat jadi Menteri Ke­laut­an dan Perikanan, saya mem­batasi impor garam malah saya sam­pai berbenturan dengan Men­teri Perdagangan Mari Elka Pa­ngestu. Terakhir impor 20 ribu ton di Madura dan saya suruh blok, ikan juga saya sidak dan di­kembalikan ke China sebanyak 200 kontainer di Tanjung Priok.

Apa pemerintah tidak ber­tin­dak saat itu?

Di kabinet SBY kan ada dua pan­dangan. Pertama,  pangan wajib ada, tapi diambil dari mana saja. Kedua, ingin membatasi impor dan pengadaannya harus diambil dari dalam negeri.

Bagaimana sikap SBY?

SBY selalu mau ambil jalan te­ngah. Tidak tegas untuk kepen­tingan rakyat. Pokoknya keman­dirian dan kedaulatan pangan ha­rus diwujudkan.

Solusinya bagaimana?

Kita harus memberanikan diri untuk menggunakan produk pangan dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan intervensi ter­hadap kebutuhan rakyat. Misal­nya, benih-benih dan pupuk pe­me­rintah yang mengadakan. Se­telah panen maka pemerintah ju­ga yang beli dengan harga yang pantas.

Apakah dengan begitu In­do­ne­sia bisa swasembada pangan?

Tidak ada alasan tidak bisa. Kita kan pernah mencapainya pa­da zaman Orba. Kalau kita punya keberanian, saya yakin kita mam­pu swasembada pangan. Kita sanggup swasembada pangan ka­lau kemauan itu ada. [Harian Rakyat Merdeka]