Kartu Sehat & Pintar Jokowi Belum Selesaikan Masalah

Peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dinilai belum menyelesaikan masalah. Butuh proses panjang guna melihat dampak positif program tersebut.

Hal ini dinyatakan anggota Ko­misi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. “Menyele­saikan per­ma­salahan ini proses­nya panjang sekali,” ujarnya, kemarin.

Dalam konsep KJS, katanya, setiap warga Jakarta idealnya men­­dapatkan akses rumah sakit (RS) gra­tis, terutama bagi masya­rakat me­nengah ke bawah. Di saat yang sama, hal-hal teknis seperti pem­bangunan RS juga harus men­jadi perhatian Pemprov DKI.

“Harus punya banyak rumah sa­kit. SDM, dokter, spesialis, harus ada di setiap Puskesmas. Harus ada kegiatan preventif di sekolah-se­kolah tentang kese­hatan. Jadi nggak cuma pas sakit, baru masuk rumah sakit,” saran Wanda.

Di sisi lain, KJS yang dilun­cur­kan sejak 10 November lalu ini, ternyata juga dimanfaatkan ok­num tertentu untuk mengambil keuntungan. Misalnya di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, terja­di praktek percaloan dengan me­manfaatkan pasien yang tidak ingin antri terlalu lama.

Oknum tersebut menawarkan jasa kepada pasien untuk mem­persingkat nomor antrian. Hal itu diakui Suryati (46), seorang pa­sien pemegang KJS yang me­ngantri di loket pen­daftaran RSUD Cengkareng.

“Tadi saya ditawarin sama orang, kalau mau dapat nomor antrian terdepan diurusin, cuma bayar Rp 30 ribu,” katanya.

Suryati yang menderita penya­kit paru-paru itu memang sering berobat ke RSUD Cengkareng. Dia mengakui, sejak KJS dilun­curkan, jumlah pasien semakin membludak. Dia pun harus da­tang lebih awal agar tidak ter­la­lu lama mengantri.

“Pukul 06.00 pagi biasanya sa­ya ke sini, itu saja dapat antrean no­mor 200. Kalau pakai calo, nggak perlu menunggu lama. Ba­yar, langsung dipanggil,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Juju (42), warga Semanan, Kalideres. Penderita radang ini mengaku an­tri sejak pukul 07.15 WIB. Ka­re­na banyaknya pengunjung, Ju­ju tidak bisa membedakan antara calo dan pasien.

“Tadi saya pikir dia pasien ju­ga, eh ternyata me­ngajak ngob­rol nawarin jasa un­tuk dapat no­mor antrian muda, ya saya to­lak,” ujarnya kesal.

Juju sangat menyayangkan me­rajalelanya calo di RSUD Ceng­kareng. Selain banyaknya calo, KJS juga dimanfaatkan orang mam­pu. Juju mengaku sering me­lihat pemegang KJS justru naik mobil saat datang ke RSUD Ceng­­kareng. “Pakai KJS, tapi ba­yar juga, sa­ma saja bohong. Udah gitu yang kaya juga bisa gunain. Gimana sih ini,” curhatnya.

Pengantri lainnya Lubis me­nuturkan, antrian di RSUD me­mang selalu ramai. Bahkan ada yang sejak jam 04:00 pagi. “Ma­lah ada yang nginep,” ujarnya.

Kepala Pelayanan Medis RSUD Cengkareng Budiman mem­bantah banyaknya calo di RS tersebut. Dia me­ngakui, de­ngan adanya KJS, pa­sien semakin bertambah. Dalam sehari, pasien KJS di RSUD Cengkareng ber­jumlah 400-500 orang.

Untuk itulah, pihaknya me­la­kukan pengawasan secara khu­sus. “Mana mungkin ada calo, toh semua sekuriti kami mengawasi. Itu isu saja. KJS kan tidak bisa diwakili. Sejauh ini belum ada laporan, buat apa ditindak­lan­juti,” kata Budiman.

Budiman menjelaskan, ketat­nya pengawasan tergambar dari pemeriksaan berkas oleh tiga pe­tu­gas penerima berkas pengo­batan pasien KJS. Saat pengam­bilan nomor di kasir, pasien se­lalu diawasi satu pengawas, se­kuriti dan supervisor kontrol. Selain itu, pasien KJS juga wajib menun­jukkan berkasnya sendiri, tidak bisa dititipkan ke orang lain.

Perangi Calo KJS Dengan CCTV

Wakil Gubernur Jakarta Ba­suki Tjahya Purnama alias Ahok, mengaku siap perang dengan pa­ra calo no­mor antrian tiket Kartu Jakarta Sehat (KJS). Salah satu caranya, memasang CCTV.

Selain CCTV, jelas Ahok, juga akan diterapkan sistem online gu­na memberantas calo KJS. Di era terdahulu, akunya, program Ja­minan Kesehatan Daerah (Jam­kesda) dan Keluarga Miskin (Ga­kin) memang sudah marak de­ngan calo. Karena itu Ahok meng­imbau masyarakat jangan percaya dengan calo.

Sedangkan Gubernur DKI Ja­karta Joko Widodo alias Jokowi menyam­pai­kan, kelemahan prog­ram Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan tampak pada tiga bulan ke depan.

Pemerintah Provinsi DKI Ja­karta terus melakukan penga­wa­san sejak kedua kartu tersebut di­luncurkan. “Kita kontrol dan evaluasi. Sekitar Februari 2013-lah,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pelaksa­naan program KJS dan KJP perlu diawasi secara ketat, karena me­nelan anggaran yang besar. Ma­sing-masing program meng­ha­biskan anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Bila evaluasi program ini berjalan konsisten, lanjutnya, pe­laksanaan KJS dan KJP akan diteruskan sebagai program ung­gulan setiap tahun.

“Ini akan jadi kegiatan besar karena menggunakan dana yang sangat banyak. Makanya kita bentuk tim evaluasi, termasuk me­li­batkan masyarakat untuk me­ngawasi agar jalannya nggak keluar dari kontrol,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada 10 No­vember 2012, KJS resmi dilun­curkan untuk 3.000 warga dan pada 1 Desember 2012, menyusul lebih dari 3.000 KJP dibagikan untuk siswa SMA/SMK miskin di wilayah Jakarta.

Berbeda dengan KJP yang ha­nya ditujukan untuk siswa tidak mampu, KJS ditargetkan akan menyasar 4,7 juta jiwa warga Ja­karta atau setengah dari jum­lah penduduk ibukota. De­ngan ca­tatan, para pengguna KJS ber­sedia berobat di Puskesmas atau rawat inap di RSUD kelas ti­ga.   [Harian Rakyat Merdeka]