RR: Pemerintahan SBY Harus Berhenti Bohong

Cara terbaik yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab pelecehan dan penghinaan sebagian masyarakat adalah dengan bekerja keras menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Yang juga penting dilakukan pemerintahan SBY adalah berhenti berbohong.

Terutama berbohong tentang jumlah pengangguran di negeri ini.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli sudah sering menyampaikan kebohongan pemerintah ini di dalam berbagai kesempatang.

Dalam pembicaraan dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa sore, 18/12) ia kembali mengatakan, tingkat pengangguran di Indonesia yang resmi disampaikan pemerintah adalah salah satu kebohongan yang dimaksudkannya.

"Pemerintah mengumumkan pengangguran di Indonesia sebesar 6 persen. Masa iya sih? Di negara-negara Eropa saja 10 persen. Di Prancis 10,8 persen, di Spanyol dan Yunani 25 persen," kata Menko Perekonomian di era Abdurrahman Wahid ini.

Tingkat pengangguran ini terbilang kecil karena pemerintah Indonesia menggunakan definisi pengangguran yang berbeda dari definisi yang diakui dunia internasional. Menurut pemerintah Indonesia, seseorang sudah dapat dikatakan bekerja bila dalam satu minggu bekerja selama satu jam.

"Tentu saja bekerja satu jam selama seminggu tidak cukup untuk hidup," ujarnya sambil menambahkan hanya Indonesia dan sebuah negara di Afrika yang menggunakan definisi ini.

"Kalau kita menggunakan definisi yang lazim dipakai di seluruh dunia, yaitu bekerja selama 35 jam atau 40 jam seminggu, maka yang menganggur di Indonesia itu 30 persenan. Atau dari tiga orang Indonesia ada satu yang menganggur," ujar dia lagi.

"Dan satu orang yang menganggur ini, karena nggak ada harapan di dalam negeri, pun menjadi TKI atau TKW antara lain di Malaysia," sambungnya.

Menurut RR, begitu ia biasa disapa, selama pemerintah gemar berbohong dan menutup-nutupi hal ini, selama itu pula tidak akan diketahui solusi untuk mengurangi pengangguran.

Kata dia, definisi bekerja yang digunakan pemerintah itu harus diubah. Setelah itu barulah pemerintah fokus menyelesaikan persoalan lapangan pekerjaan yang ada. [dem]