Loket Buka Jam 7, Antrenya Dari Subuh

Rahman duduk termenung di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Timur, Senin siang kemarin. Raut mukanya tampak muram, tapi berubah sumringah tatkala petugas memanggil nomor antreannya lewat pengeras suara.

“Mau mengambil obat yang diresepkan dokter,” kata pria setengah baya ini. Rahman tidak sendirian. Ruang tunggu itu dipenuhi puluhan pasien yang juga sedang menunggu meng­ambil obat. Beberapa pasien terpaksa lantaran kursi tunggu warna hijau yang disediakan tak cukup.

Di depan kursi tunggu dipajang banner putih yang bertuliskan “Pelayanan berobat gratis. Rawat jalan, rawat inap kelas tiga dan kedaruratan hanya berlaku bagi pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan mempunyai KTP dan KK DKI Jakarta.”

Di bagian bawah banner tertera persyaratan untuk mendapatkan Pengobatan gratis di rumah sakit ini. Yakni memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Keluarga (KK), KTP dan surat rujukan dari puskesmas, kecuali situasi darurat.

Rahman mendapat Kartu Ja­karta Sehat (KJS) sejak awal De­sember dari ketua RT di domi­silinya. Sejak itu, setiap minggu sekali ia datang ke RSUD Pasar Rebo untuk mengontrol penyakit ginjal dan kandung kemih yang dideritanya. “Alhamdulilah se­mua perawatan dan obat, gratis. Tidak kena biaya sepeserpun,” kata pria yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur ini.

Pria yang mengaku pawang hujan ini merasa pelayanan pihak ru­mah sakit kepada pasien pe­megang KJS cukup baik. Keti­ka tiba di rumah sakit, ada petu­gas yang memandu menuju loket pendaftaran dan mengambil nomor antrean

Setelah mendapat nomor an­trean, ia diminta duduk di ruang tunggu untuk menunggu pang­gilan masuk ke ruang pemerik­sa­an. Rahman juga merasakan ada perubahan pelayanan dokter dan perawat rumah sakit ini. “Kalau dulu mereka galak bila ada pasien yang membawa Jamkesda (Ja­minan Kesehatan Daerah). Tapi sekarang tidak,” katanya.

Namun dia mengeluhkan lama­nya waktu mengantre sebelum dipanggil masuk ke ruang peme­riksaan. “Saya antre tiga jam baru bisa dilayani,” katanya. Ia bisa memaklumi karena banyak warga yang juga berobat di rumah sakit yang dikelola Pemerintah DKI.

Tapi yang membuatnya merasa sebal bila setelah lama antre ternyata pelayanan ditutup. Pelayanan ditutup karena wak­tunya pelayanan sudah berakhir. “Saya punya pengalaman minggu lalu. Sudah ikut antre lama, tapi setelah sampai loket, tiba-tiba ditutup karena waktunya sudah habis,” tuturnya.

Pelayanan terhadap pasien yang berobat di RSUD Pasar Rebo dibuka Senin sampai Sabtu. Minggu libur, kecuali Unit Gawat Darurat (UGD). Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore. Hari Sabtu hanya sampai pukul 1 siang.

Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Dedi Suryadi mengatakan, sejak kartu sehat diluncurkan pasien yang berobat di sini membludak. Biasanya, sehari rumah sakit ini hanya melayani 100 pasien kurang mampu yang berobat dengan Jamkesda dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sekarang, setiap hari ada 200 pasien kurang mampu yang berobat dengan kartu sehat. “Kebanyakan pasien KJS rawat jalan. Sebagian kecil ada yang rawat inap,” katanya.

Walaupun mengalami pening­katan seratus persen, pihaknya tetap berusaha melayani pasien pe­megang kartu sehat sebaik mungkin. “Kami tidak bedakan antara KJS dan yang tidak. Semuanya jadi perhatian utama kami,” katanya.

Menurut Dedi, syarat untuk bisa memperoleh kartu sehat sangat mudah. Pasien cukup me­nunjukkan KTP, kartu keluar­ga dan surat rujukan dari pus­kesmas. “Kalau nggak ada surat rujukan, kami akan meminta untuk me­lengkapinya terutama bagi pasien yang rawat jalan. Tapi yang gawat tidak perlu,” katanya.

Apakah pasien pemegang kartu sehat dari kalangan mampu juga akan mendapatkan pengobatan gratis? Dedi mengatakan, pihak­nya tidak berhak memilah-milah dalam memberikan pelayanan ke­pada pasien pemegang kartu se­hat.  “Pokoknya selama memiliki KJS kami berikan layanan gratis. Juga jika pasien warga DKI dengan dibuktikan KTP dan KK,” katanya.

Pasien pemegang kartu sehat yang berobat di RSUD Ceng­kareng, Jakarta Barat juga mem­bludak. Budiman, kepala pelaya­nan rumah sakit itu mengatakan war­ga sudah antre untuk berobat se­jak jam lima subuh. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 7 pagi.

Pihak rumah sakit ini mem­berikan waktu khusus untuk warga yang berobat mengguna­kan kartu sehat, kartu gakin (keluarga miskin), SKTM dan Askes. Yakni mulai 7 pagi sampai 1 siang. Setelah itu melayani pasien yang berobat dengan biaya sendiri.

Pasien pemegang kartu sehat tetap mendapat pelayanan gratis setelah pukul 1 siang bila cuci darah atau harus menjalani pembedahan. Biaya cuci darah di RSUD Cengkareng untuk perta­ma Rp 800 ribu. Selanjutnya Rp 650 ribu. Pasien pemegang kartu sehat bisa gratis cuci darah sampai delapan kali.

Semua biaya pengobatan pa­sien di rumah sakit ini akan dita­gihkan ke Pemerintah DKI.

Cengkareng 10 Miliar, Pasar Rebo 2 Miliar

Tagihan Berobat Kartu Sehat

Membludaknya pasien pe­megang kartu sehat yang berobat di RSUD membuat tagihan ke­pada Pemerintah Propinsi DKI—sebagai penerbit kartu sehat—juga meningkat.

Kepala Humas RSUD Pasar Rebo Dedi Suryadi mengung­kapan, dalam sebulan saja tagi­han untuk pengobatan pasien pe­megang kartu sehat sudah men­capai Rp 2 miliar.

Sementara tagihan pengobatan pa­sien yang menggunakan SKTM maupun Jamkesda perio­de Januari-Oktober mencapai Rp 5,5 miliar. “Untuk tagihan Jam­kesda sudah mulai dicicil pem­bayarannya,” kata Dedi.

Ini juga terjadi di RSUD Cengkareng. Budiman, kepala pe­layanan rumah sakit itu me­ngatakan, tagihan berobat pasien pemegang kartu sehat selama November mencapai Rp 10 mi­liar. Kartu sehat ini dilun­curkan awal November. Telah berjalan se­bulan. “Pemprop belum bisa bayar,” katanya.

Menurut Budiman, agar bisa mem­biayai operasional pihaknya lalu meminjam uang ke Pemprop DKI. “Namanya uang muka (pem­­bayaran tagihan kartu se­hat),” kata dia. “Nanti diganti ber­ba­rengan dengan pelunasan biaya KJS.”

RSUD Cengkareng mendapat “pinjaman” sebesar Rp 6 miliar. Uang itu lalu dipakai untuk mem­ba­yar gaji pegawai yang 95 per­sennya bukan pegawai negeri. Juga untuk operasional rumah sakit.

Budiman mengatakan pihak rumah sakit belum dapat kepas­tian kapan Pemprop DKI akan membayarkan tagihan kartu sehat. Janjinya, tagihan dibayar­kan per bulan.

Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Cengkareng Sil­via mengatakan, pihaknya ke­lim­­pungan karena Pemprop DKI belum membayar tagihan pengo­batan. “Tagihan sejak Oktober sam­pai Desember belum dibayar.”

Silvia mengungkapkan, setiap hari ada 500 pasien pemegang kartu sehat yang berobat di sini. Mereka adalah pasien rawat jalan. Setiap hari pula pihak rumah mengajukan klaim biaya pasien pemegang kartu sehat yang berobat hari itu. Namun belum ada kepastian dari Pem­prop DKI kapan tagihan itu dibayar.

Padahal, menurut dia, uang pembayaran tagihan itu hendak dipakai untuk membiayai opera­sional rumah sakit.

Gubernur DKI Joko Widodo—pencetus kartu sehat—tak yakin RSUD bakal limbung karena tunggakan biaya kartu sehat. Ia mengakui pasien pemegang kartu sehat yang berobat meningkat. Menurut dia, tunggakan kepada RSUD bengkak bukan karena program ini tapi karena Jamkesda belum dibayar.

“Itu dari yang dulu (Jamkesda). Dari tahun-tahun yang lalu udah nunggak. Jadi tunggakan itu kan sebelum Oktober. KJS kan baru akhir Oktober mulai. (Tunggakan bengkak) bukan karena KJS,” katanya.

Jokowi berjanji akan segera membayar tagihan kepada RSUD. “Ya dibayar. Nanti punya uang akan dibayar. Itu hanya keter­lambatan dari tahun ke tahun. Hanya masalah adminis­trasi yang harus diselesaikan,” katanya enteng.

DKI Masih Utang Jamkesda 355 Miliar

Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan di penghujung ta­hun 2012. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pun kebanjiran pasien pemegang kartu itu yang hendak berobat gratis.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emmawati menga­takan kekurangan dana Rp 355 miliar untuk membiayai pela­yanan kesehatan masyarakat tahun ini. Angka itu diperoleh dari jumlah tagihan rumah sakit yang belum dibayarkan.

Tahun 2012, Dinas Kese­hatan menganggarkan Rp 769 miliar untuk pelayanan kese­hatan. Tapi setelah berjalan ter­nyata sampai Rp 1,024 triliun. “Karena anggaran yang ada tahun ini kurang, dipastikan akan dimasukkan dalam angga­ran tahun depan,” kata Dien

Hingga November, dia mem­beberkan, pasien yang men­dapatkan pengobatan mencapai 2,8 juta orang. Melonjak dari periode sama di 2011 yang hanya 2,7 juta orang. Lonjakan ini karena sudah banyak warga yang berobat dengan kartu sehat.

Apalagi untuk memperoleh kartu ini, cukup mudah. Cukup bisa menunjukkan KTP Jakarta dan kartu keluarga ke puskes­mas sudah bisa mendapat kartu yang bisa dipakai berobat gratis ini.

Saat ini baru 3 ribu warga yang mendapat kartu sehat. Pemprop DKI menargetkan memberikan kartu sehat kepada 4,7 orang. Rinciannya, 600 ribu warga miskin dan 3,8 juta warga rentan miskin. Kemudian warga hampir miskin 300 ribu orang.

Dien mengatakan, lonjakan jumlah pasien kartu sehat paling banyak di kawasan-kawa­san kumuh. Seperti Ma­run­da, Cilincing, Tambora, dan Penjaringan. “Lonjakan pasien hingga 50-70 persen,” katanya.

“Kita akan tetap melakukan perbaikan sistem KJS ini. Baik dalam pelayanan kesehatan, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan, serta pening­katan kualitas sumber daya manusia,” janjinya.

Lonjakan pasien juga karena banyak korban kebakaran yang sakit. Setahun ini, kebakaran marak terjadi di sejumlah wilayah ibu kota. Warga korban kebakaran yang kehilangan rumah, lalu tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka rentan terserang penyakit.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lonjakan pasien kartu sehat janganlah dianggap sebagai musibah. Tapi menunjukkan keberhasilan program ini.

“Orang-orang miskin kan sebelumnya takut berobat. Pengalaman kami jaminan kesehatan untuk rakyat biasa­nya begitu. Jadi orang-orang yang bawah ini jadi naik, begitu udah sehat tidak berobat lagi,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprop DKI akan mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun untuk kartu sehat. “Terus dianggarkan lagi Rp 355 miliar untuk melunasi seluruh utang supaya jadi nol,” katanya.

Dana Rp 355 miliar itu untuk membayar tunggakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).  “Kami mau sele­sai­kan tahun depan,” katanya.

Ahok memastikan, tidak akan terjadi keterlambatan pembaya­ran program kartu sehat. Apa­lagi, sistem pembayarannya dibuat online untuk memper­cepat proses. “Supaya tagihan rumah sakit itu hari itu langsung bayar. Bukan diverifikasi secara manual, seperti sekarang,” katanya.

Habiskan Triliunan, Anggaran RSUD Bakal Diaudit

Pemprop DKI membiayai rumah sakit umum daerah (RSUD). Anggaran ru­mah sakit yang berada di bawah Dinas Kesehatan ini pun bakal diaudit.

“Makanya kita mesti hitung, ini uang ke mana. Jadi nanti kita mau buka semua anggaran rumah sakit kita,” kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk program Jamkesda, Pemprop DKI telah keluar dana Rp 3 triliun. Basuki mengklaim program kartu sehat lebih baik ketimbang Jamkesda. Meski biayanya lebih mahal, tapi penggunaannya lebih terjamin. Tidak mudah disalahgunakan.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyayangkan anggaran besar yang tak dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, dia tak ingin ini terjadi di program kartu sehat.

“Saya akan minta BPKD (Badan Pengelolaan Keua­ngan Daerah) untuk mencari angga­ran-anggaran itu. Se­lama ini banyak anggaran kita tapi tidak menyatu kerjanya,” katanya.

Makanya dia meminta agar program kartu sehat dikeroyok. “Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas punya 1.600 orang ikut program dokter spesialis, kenapa tidak dimanfaatkan,” kata dia.

Bekas bupati Belitung Timur ini mengatakan, keberadaan kartu sehat ini justru lebih fleksibel. Tidak ada batas usia dan jenis penyakit untuk men­dapatkan pengobatan gratis.

“Kita mau bikin kesehatan secara menyeluruh. Dari orang hamil mesti kita awasi, sampai anak itu lahir kita mesti kasih gizi. Jadi secara holistik mesti me­nurun dari orang lahir, sam­pai mencegah kematian, sampai kebersihan mesti jelas,” katanya.

Sistem kartu sehat ini, lanjut bekas anggota Komisi II DPR ini, juga bisa menghindari adanya rujukan-rujukan yang dilakukan pihak rumah sakit atau puskesmas dengan alasan alat atau dokter tidak tersedia.

Dia akan membentuk tim yang akan mengawasi pihak pe­nyedia jasa layanan keseha­tan yang tak bertanggung jawab pada pasien-pasiennya. “Kita tidak ingin lagi ada rujukan. Puskesmas harus ada dokter hebat. Kita mesti gaji mereka,” katanya

Untuk itu, kata Ahok, Pem­prop DKI akan membentuk suatu audit rujukan. Sehingga akan terlihat rumah sakit atau puskesmas mana saja yang ada oknum nakalnya.

“Suka merujuk ke puskesmas tertentu. Atau dokter mana nanti yang nakal. Harusnya cuma bius local, dia (dokter) bius seluruh tubuh. Kan biayanya lebih mahal. Jadi rujukan, obat, dan sistem harus kita bangun,” katanya.  [Harian Rakyat Merdeka]