Berita

M Yusuf

Wawancara

WAWANCARA

M Yusuf: Transaksi Kasus Lama & Baru Segera Disampaikan Ke KPK

SELASA, 18 DESEMBER 2012 | 09:39 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera memberikan transaksi mencurigakan terkait kasus korupsi ke KPK.

“Kami selalu konsisten menga­wasi transaksi mencurigakan,” kata Kepala PPATK, M Yusuf kepada Rakyat Merdeka, ke­marin.

M Yusuf berharap, setiap data yang diberikan ke KPK hendak­nya dikembangkan untuk menun­taskan kasus tersebut.

Ditanya apakah data tran­saksi mencurigakan yang akan diberikan kepada KPK itu ter­kait kasus Hambalang, M Yusuf mengatakan, mungkin saja. Se­mua data transaksi men­cu­rigakan itu diberikan kepada KPK.

Sebelumnya KPK sudah dua kali memberikan data mengenai transaksi mencurigakan ke KPK terkait kasus Hambalang.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kapan persisnya data itu diserahkan ke KPK?

Sekarang masih terus didalami. Tentunya setelah dirampungkan. Soal kapannya tunggu saja. Yang jelas, segera disampaikan ke KPK dan lembaga hukum lainnya.

Apa data yang akan diberi­kan itu ada kasus baru?

 Ada kasus baru dan kasus  lama.

Kasus apa saja?

Kalau itu rahasia. Saya tidak bisa beritahu.


Apa ke KPK saja yang diberikan?

Tidak. Semua lembaga penegak hukum akan kita berikan data hasil analisis PPATK.


Dari data yang sudah dibe­rikan ke KPK, apakah ada ter­kait Andi Mallarangeng?

Transaksi pada kasus Ham­balang merupakan penarikan tu­nai, sehingga PPATK tidak me­ngetahui aliran dana itu ke mana dan untuk siapa. Uang itu diambil dan disebarkan. Tidak ta­hu ke mana, karena tidak melalui bank. Kalau lewat bank tentu mudah kita lacak.


Penarikan itu dari bank mana dan siapa yang lakukan?

Maaf saya tidak bisa sebut. Yang bisa saya informasikan uang tersebut berasal dari reke­ning perusahaan dan perorangan. Kedua-duanya ada yang menarik uang dalam jumlah besar saat proyek Hambalang berjalan.


Berapa aliran dana yang mencu­rigakan dari perorangan?

Kalau tidak salah pada data aliran dana mencurigakan yang telah diberikan kepada KPK itu  ada enam perusahaan, dan secara perorangan ada empat.


Berapa aliran dana yang mencu­rigakan dari perorangan?

Kalau tidak salah pada data aliran dana mencurigakan yang telah diberikan kepada KPK itu  ada enam perusahaan, dan secara perorangan ada empat.


Apa bisa lebih dirinci lagi?

Belum lama ini juga PPATK pernah kirim hasil analisis ke KPK menyangkut aliran dana mencurigakan atas nama-na­ma yang sudah diajukan pen­cekalan itu.

 Siapa itu?

Sekali lagi saya tidak mau se­but nama. Kalau masalah itu tanyakan saja langsung ke KPK .

Apa KPK mampu selesaikan kasus Hambalang?

Saya pikir bisa. Hasil laporan analisis kami yang diberikan ke KPK cukup tebal.

Di dalam­nya su­dah ada  pe­tunjuk atau kunci un­tuk mem­bongkar kasus Ham­balang. KPK tinggal mela­kukan pe­ngem­bangan sa­ja untuk bisa se­lesaikan ka­sus itu.

Artinya, KPK tinggal kerja keras dengan penyidiknya untuk menelusurinya. Saya rasa dengan nama-nama perusahaan dan perorangan yang sudah diberikan PPATK, KPK bisa menuntaskan kasus itu.

Data yang kami miliki itu untuk membantu KPK dalam menuntaskan kasus-kasus yang sedang dikerjakan.


Apa sudah ada permintaan lagi dari KPK ?

Sekarang ini belum ada per­mintaan. Kalau diminta, tentu ka­­mi bantu. Tidak diminta pun, te­tap kami berikan. Apalagi ka­lau diminta. Intinya, kami siap mem­bantu jika KPK membutuh­kan bantuan untuk menangani perkara yang sedang ditangani­nya.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya