Berita

hatta rajasa/ist

Politik

Barter Gelar oleh Hatta Rajasa Tuduhan Tak Berdasar

SENIN, 17 DESEMBER 2012 | 20:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Isu barter gelar The First Rank of the Order Diplomatic Service Merit dari pemerintah Korea Selatan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa sangatlah berlebihan.

Mengaitkan pemberian gelar dengan pemberian 8 proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai 50 miliar dolar AS kepada Korea Selatan tidaklah berdasar.

Begitu disampaikan ekonom dari Universitas Tirtayasa Serang Banten, Dahnil Anzar, Senin (17/12).

Dijelaskan, MP3EI merupakan konsepsi yang mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi multi koridor dengan skema private-public partnership, di mana swasta baik dalam maupun luar negeri menjadi motor dari akselerasi pembangunan multikoridor tersebut.

"Kalau kemudian Korea Selatan tertarik melakukan investasi apa yang salah," katanya.

Justru lanjut Dahnil, selaku Menko Perekonomian Hatta Rajasa bertugas mengenali dan menemukan negara-negara lain yang tertarik untuk terlibat dalam mengakselerasi realisasi MP3EI supaya tidak menjadi konsepsi kosong.

"Politisasi kebijakan seperti itu saya pikir tidak sehat bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang karena semua rencana dan realisasi investasi selalu dipolitisasi, padahal kita membutuhkan banyak investasi luar negeri," demikian Dahnil. [dem]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya