Berita

hatta rajasa/ist

Politik

GELAR DIBARTER PROYEK

Hatta Rajasa Merendahkan Martabat Bangsa

SENIN, 17 DESEMBER 2012 | 17:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bantahan pihak Menkoperekonomian rupanya tak mampu menghentikan kabar tentang adanya barter gelar The First Rank of the Order Diplomatic Service Merit yang diterima Hatta Rajasa dari pemerintah Korea Selatan dengan 8 proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai 50 miliar dolar AS.

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, mengatakan Hatta Rajasa seharusnya belajar dari mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang tidak sekali pun menggunakan kekuasaannya untuk memperdaya rakyat dan bangsa sendiri, seraya bersikap ramah kepada pihak kapitalis asing untuk mendapat puja-puji dan keagungan diri.

"Para elit Indonesia seharusnya malu menerima gelar-gelar dari pemerintahan negara lain. Sebab, dengan minimnya prestasi di dalam negeri serta rendahnya semangat patriotis dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam diplomasi pemerintah di luar negeri di bidang politik maupun ekonomi, gelar-gelar tersebut justeru dapat dipahami sebagai penghinaan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (17/12).

Menurut dia politik pemberian gelar yang diterima Hatta atau gelar ksatria dari Ratu Inggris yang diterima Presiden SBY dengan menukar proyek Blok Tangguh Train III awal November 2012, dapat menjurus pada pemahaman bahwa elit Indonesia bisa dibeli dengan gelar untuk ditukar dengan proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan ekonomi berlimpah.

Ditambahkan, barter gelar oleh Hatta semakin menegaskan posisi sebagian besar elit Indonesia yang cenderung menjadi pelindung atau centeng-centeng modal internasional, memberi karpet merah kepada pihak kapitalisme asing untuk mengeruk keuntungan di Indonesia.

"Penganugrahan gelar yang merupakan balas jasa atas pemberian proyek miliaran dolar adalah skandal diplomatik yang merendahkan martabat bangsa Indonesia," demikian Dani.

Gelar The First Rank of the Order Diplomatic Service Merit sudah diberikan pemerintah Korea Selatan melalui dubesnya di Jakarta kepada Hatta Rajasa pada Jumat (12/12) lalu di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Menurut pengamat ekonomi dari Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng, gelar tersebut dibarter dengan penyerahan 8 mega proyek MP3EI oleh Hatta kepada Korea Selatan. Diantaranya proyek jembatan Selat Sunda, proyek gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), pembangunan rel kereta api Bengkulu-Muara Enim, restorasi Sungai Ciliwung, pembangunan kluster industri berbasis pertanian, pembangunan jembatan Batam-Bintan, pembangunan pembangkit batubara di Sumatera Selatan, dan pembangunan kantor cabang perusahaan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). [dem]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya