Muhaimin Iskandar: Kami Terus Berupaya Membuka Lapangan Kerja

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Agustus 2012, jumlah penduduk Indonesia usia produktif 110,8 juta orang.

Sekitar 53,88 juta orang lu­lu­san SD, dan 20,22 juta orang lu­­lu­san SMP. Sedangkan lulusan uni­­­ver­sitas yang sudah bekerja hanya  6,98 juta orang dan lulu­san pen­di­dikan diploma hanya 2,97 juta orang.

Menanggapi hal itu, Menteri Te­naga Kerja dan Transmigrasi (Me­nakertrans) Muhaimin Iskan­dar mengatakan, masalah pe­ngang­g­uran harus ditangani serius. Jika tidak, Indonesia bakal di­penuhi penggangguran yang penyerapan kerjanya rendah. Ka­rena lapangan kerja yang tersedia tak mampu me­nampung tenaga kerja yang minim keahlian dan keterampilan kerja.

“Meski kondisi ketenagaker­jaan semakin membaik dari tahun ke tahun, kami akan terus mem­buka lapangan kerja baru,” kata Muhaimin Iskandar  kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa yang disiapkan menga­ta­si pengangguran?

Ada empat hal, yakni pening­ka­­tan kualitas SDM dengan mem­ba­ngun kompetensi kerja me­­­lalui Balai Latihan Kerja (BLK), pembangunan sistem pen­didikan, memfasilitasi tum­buh dan ber­fungsinya mekanis­me bursa ker­ja,  memprakarsai prog-ram pe­ngem­bangan kewirausa­haan dan pen­ciptaan lapangan pe­ker­jaan baru melalui program trans­mi­grasi, pengem­ba­ngan la­han-lahan perta­nian serta industri pengolahan di kawasan trans­migrasi.

Apa transmigrasi ampuh mengurangi pengangguran?

Ya. Program transmigrasi me­rupakan salah satu solusi pe­ngang­guran yang efektif dan telah ter­bukti dari tahun 1950 sampai saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta orang miskin dan pengangguran telah mem­pe­ro­leh peluang berusaha dan kesem­patan kerja.

Selain itu, program trans­mi­grasi yang telah berlangsung se­lama 62 tahun juga menyebabkan adanya efek ganda dalam penye­diaan kesempatan bekerja, karena ribuan tenaga kerja terserap da­lam proses pembangunan trans­migrasi.

Bukankah transmigrasi hanya mengurangi penduduk perkotaan?

Siapa bilang. Memang dari se­­gi jumlah memang akan kita ku­­rangi jumlah penduduk kota. Ta­pi kan dari segi kualitatif akan kita tingkatkan, sehingga benar-benar berimplikasi eko­nomi.

Saat nanti ketika ekonomi ma­ju, transmigrasi swakarsa man­diri malah diharapkan datang sendiri ke daerah trans­migrasi.

Apakah para transmigran selalu dilepas begitu saja?   

Tidak. Kita selalu berikan pe­latihan untuk memberikan gam­baran umum kondisi dan lokasi yang akan dituju, hak dan kewaji­ban sebagai transmigran, motiva­si dan sikap mental untuk maju dan keterampilan sesuai kebutu­han lokasi yang dituju. Proses pelatihan yang akan dijalani para calon transmigran itu memakan waktu hingga tujuh hari atau mencapai 56 jam.

Tujuannya apa?

Supaya mereka siap menjalani ke­hi­dupan baru, karena di daerah baru ini tentu memiliki po­tensi yang berbeda di masing-masing tempat.

Apa ada kementerian yang membantu program transmi­grasi?

Pengembangan kawasan trans­­migrasi tentunya mem­bu­tuh­kan kerja sama daerah dan du­kungan instansi lintas sektor ter­kai,t se­perti Kementerian Per­tanian, Ke­menterian Pekerjaan Umum,  Ke­men­­terian Koperasi dan UKM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional dan Kemen­terian BUMN.

Tanpa peran serta instansi ter­kait, maka akan lebih sulit  menciptakan program trans­mi­grasi berkualitas.

Selama ini kok progres trans­migrasi tidak kedengaran?

Itu tidak benar. Selama ini, pro­gram pembangunan transmi­grasi dinilai telah bermanfaat nyata menumbuhkan kawasan-kawa­san tertinggal di daerah yang an­tara lain terbukti dengan tumbuh­nya kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Sampai  dengan tahun 2012 tercatat 103 permu­ki­man transmigrasi telah ber­kembang menjadi ibukota kabu­paten-kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan.

Bukti keberhasilannya seperti apa?

Saat ini program trans­migrasi telah berhasil mem­ba­ngun 1.183 permukiman transmi­grasi menjadi desa definitif, bah­kan terdapat satu ibukota provinsi yang berasal dari lokasi transmi­grasi, yakni UPT Mamuju yang se­karang dijadikan Ibukota Pro­vinsi Sulawesi Barat.

Di samping itu, kurang lebih 37 persen kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi sen­tra produksi pangan serta mem­beri­kan kontribusi terhadap pro­duksi beras nasional sebanyak ku­­­rang lebih 5,8 juta ton pada ta­hun 2011. Makanya saya sebut trans­migrasi merupakan salah satu so­lusi alternatif untuk me­ning­kat­kan kesejahteraan ma­sya­­ra­kat di daerah, khususnya daerah terting­gal, perbatasan dan pasca konflik.

Apakah manfaatnya itu saja?

Program transmigrasi tidak hanya untuk meningkatkan kese­jahteraan transmigran dan masya­rakat sekitar. Tapi juga berdam­pak dalam pemeratan pemba­ngu­nan di daerah-daerah dan  me­ningkatkan persatuan dan kesa­tuan bangsa serta menjaga keutu­han Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tanggal 12 Desember adalah hari bersejarah bagi penyeleng­garaan program transmigrasi di Indonesia dimana pada tanggal 12 Desember 1950 adalah hari per­tama Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan per­pindahan penduduk yaitu de­ngan memberangkatkan 23 KK (77 jiwa) penduduk Provinsi Ja­wa Tengah menuju Gedung Ta­taan sebelah Utara Kota Tanjung Karang, Karesidenan Lampung.

Mengenang hari bersejarah itu, apa yang Anda lakukan?

Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka tanggal 12 De­sem­­ber dijadikan sebagai Hari Bhakti Transmigra­si  (HBT) yang ­diperingati setiap tahun, se­bagai wujud rasa syukur dan ke­cin­taan kepada pionir-pionir transmigrasi dan cita-cita kemer­dekaan bangsa, makanya kita ingin melakukan revitalisasi trans­migrasi dalam menciptakan lapangan kerja dan kemandirian masyarakat.

Apa manfaatnya?

Revitalisasi penyelenggaraan transmigrasi merupakan percepa­tan (akselerasi) yang dibarengi peningkatan kualitas se­tiap tahapan pembangunan trans­migrasi. Arah­nya sangat jelas, yaitu menjamin bahwa se­telah lima tahun sejak penem­patan, permukiman transmi­grasi sudah menjadi desa yang mandiri atau desa swakarya.

Artinya, selama lima tahun pembinaan dan pengembangan, masyarakat transmigrasi sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya mulai dari pangan, san­dang, layanan pendidikan, kese­hatan, serta aspek sosial budaya dan ekonomi lainnya. Dengan de­mi­kian, masyarakat dan kawasan transmigrasi yang secara otomatis menjadi desa binaan Pemerintah Daerah siap berkembang menjadi ci­kal bakal pusat pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertum­buhan yang sudah ada.  [Harian Rakyat Merdeka]