Berita

dedi gumelar/ist

Pemerintah Harus Operasikan Langsung Sepakbola Nasional

SELASA, 11 DESEMBER 2012 | 10:28 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Indonesia memiliki dualisme dalam kepengurusan sepakbola dan karena pemerintah tidak bisa menengahinya, Indonesia sedang menanti sanksi keras dari organisasi sepakbola dunia (FIFA).

Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Gumelar, mengatakan, pemerintah seharusnya mengoperasikan langsung sepakbola Indonesia. Hal itu dinyatakannya jelang rapat paripurna di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12).

"Berbekal surat dari FIFA itu pemerintah sebaiknya membekukan dua kubu PSSI dan KPSI. Lebih baik pemerintah langsung mengoperasikan perjalanan sepakbola di Indonesia," ujarnya kepada wartawan.


Ketimbang FIFA, lebih baik pemerintah yang membekukan. Mengingat dampaknya sangat luas di dunia sepakbola internasional jika FIFA yang membekukan sepakbola Indonesia.

"Semua lini yang berhubungan dengan sepakbola internasional dari Indonesia akan di-banned oleh FIFA" imbuhnya.

Dia juga menilai sekarang pemerintah bersifat politis, menyetop Kongres Luar Biasa di Palangkaraya tapi tidak menghentikan Kongres di Hotel Sultan.

"Seharusnya pemerintah mengakomodasi kedua kubu. Deadline tanggal 10 Desember dari FIFA. Tapi sampai sekarang belum ada indikasi bahwa permasalahan sepakbola ini beres," tutupnya. [ald]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya