Pengusaha Muda Minta Pemerintah Antisipasi Dampak ASEAN Economic Community

Pemerintah diminta mengantisipasi pemberlakukan ASEAN Economic Community pada 2015 karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ketua V DPP Himpunan Pengusaha Muda Indoneisa (HIPMI) Erick Hidayat memproyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 mendatang akan mengalami pertumbuhan 6,5-6,8 persen. Meski perekonomian akan tetap tumbuh, stakeholder perekonomian nasional harus tetap waspada terutama dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

"Di 2015 nanti Indonesia akan terintegrasi dalam satu kesatuan komunitas ekonomi dengan kawasan ASEAN. Hal ini sebagai pelaksanaan ratifikasi ASEAN Economic Community 2015," katanya di Jakarta, Senin (10/12).

Menurut Eric, tantangan yang dihadapi Indonesia menyongsong diberlakukannya AEC tidaklah ringan. Antara lain, pemerintah harus menyediakan kualitas infrastruktur baik di jaringan logistik, energi, listrik dan konektivitas yang perlu ditingkatkan. Selain itu, mobilitas modal yang bebas justru akan semakin meningkatkan pola persaingan untuk mendapatkan foreign direct investment (FDI) bagi negara-negara ASEAN.

"Tentunya iklim usaha yang baik dan ketiadaan high cost economy akan menentukan negara mana yang akan dipilih sebagai tempat berinvestasi," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan perlunya terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi untuk menjaga daya saing nasional.

"Peran yang dapat dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah adalah debirokratisasi sejumlah perizinan usaha dan mengurangi tumpang tindih kebijakan pusat daerah," sebutnya.

Di sisi lain, mendorong perekonomian nasional agar tetap terjaga, menurutnya pemerintah perlu melakukan affirmative action bagi pengusaha muda dan pengusaha lokal.

"Dengan mendorong pengusaha muda dan pengusaha pemula berperan lebih besar dalam proses pembangunan nasional, artinya pemerintah telah menstimulasi terciptanya lapangan kerja," tuturnya.

Lebih lanjut, dia bilang, HIPMI Economic Outlook 2013 yang akan dilaksanakan Rabu (12/12) di Bali yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertujuan untuk memberikan affirmative action bagi pengusaha pemula dan daerah karena pengusaha inilah yang akan menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa datang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, ancaman krisis ekonomi masih menghantui pertumbuhan Indonesia tahun depan. [dem]