Edwin Henawan Soekowati: MPR Disusupi Kelompok Tertentu Saat Lakukan Sosialisasi Pancasila

MPR didesak melakukan evaluasi terhadap sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila disebut sebagai pilar negara. Padahal yang benar adalah dasar negara.

“Sosialisasi Pancasila itu oke. Tapi harus jelas isinya bah­wa Pancasila adalah dasar nega­ra. Sedangkan UUD 1945, NKRI,­ dan Bhineka Tunggal Ika adalah pilar,” kata Ketua Umum Alian­si Na­sionalis Indonesia (Anin­do)  Ed­win Henawan Soe­­ko­wati ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota DPR dari Fraksi PDI tahun 1987-1992 itu curiga sosia­lisasi itu disusupi kelompok ter­ten­tu yang ingin mendegra­dasi­kan Pancasila secara sistematik sebagai dasar negara menjadi pi­lar negara.

“Ini bahaya sekali. Anggaran sosialisasinya begitu besar, tapi yang disosialisasikan keliru,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa tujuan kelompok ter­tentu itu?

Mereka bergerak secara sis­ti­matik ingin ubah Pancasila dari da­sar negara menjadi pilar ne­gara. Mereka juga menikmati dana sosialisasi yang besar.

Kenapa Anda menilai seperti itu?

Saya prihatin anggaran yang cukup besar itu digunakan oleh lembaga tinggi negara. Seharus­nya kan sosialisasi itu dilakukan pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apakah sosialisasi itu sudah efektif?

Tidak.  UUD 1945 diubah em­pat kali melalui amandemen, oto­matis pilar NKRI pun berubah. Ini berarti, Pancasila itu bisa diubah seperti pilar lain. Padahal, Pancasilan itu tidak bisa diubah karena dasar negara.

Secara substansial saat ini su­dah menyimpang dari semangat Proklamasi 17-08- 1945. Jika Pancasila dijadikan pilar negara, maka tinggal menunggu waktu sila-sila dalam dasar tersebut akan diubah. Berarti Indonesia akan menjadi negara yang baru yang dibangun atas penghianatan terhadap seluruh bangsa Indo­nesia dan cita-cita Proklamasi 1945.

O ya, apa perlu Pancasila di­ajar­kan secara khusus di seko­lah seperti dulu?

Ya. Saya sangat setuju adanya pendidikan kembali Pancasila se­bagai dasar negara dengan be­be­rapa pilar dan konsensus negara seperti UUD 45, NKRI, Bhi­neka Tungal Ika, Bendera Pusaka Me­rah Putih, Garuda Pancasila seba­gai lambang negara, Lagu Indo­nesia Raya, dan Sumpah Pemuda 1928 seb­agai rangkaian sejarah Bangsa.

Alasannya apa?

Pelanggaran atas nilai-nilai Pan­casila di masyarakat sudah sangat massif. Contohnya sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa sudah dilanggar, intoleransi sudah sangat banyak dari tingkat eli­te sampai dengan tingkat gras­sroot. Sila kedua dan sila ke­tiga sudah dilanggar dengan ada­nya tawuran antar pelajar, antar ma­hasiswa, antar kampung, antar pen­dukung kepala daerah, antar golongan. Bahkan antar aparat keamanan. Mereka saling me­lu­kai, saling membunuh tanpa ada rasa prikemanusiaan dan rasa per­satuan sebagai anak bang­sa. Â­Me­re­ka hanya memikirkan ke­lom­poknya saja.

Sila keempat dilabrak dengan diputuskan melalui suara ter­banyak tanpa melalui musya­wa­rah mufakat. Misalnya saja Un­dang-undang Pilpres, Undang-undang Pilkada dan lain-lain, pe­netapan Undang-undang semua menabrak sila keempat.

Sila kelima semakin jauh dira­sakan oleh rakyat. Undang-un­dang maupun kebijakan tidak me­mihak kepada rakyat banyak. Undang-undang yang ditetap­kan, baik itu UU Migas, UU Mi­nerba dan Undang-undang yang lain sa­ngat tidak berpihak kepa­da kea­dilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Apa manfatnya Pancasila sekarang ini?

Sangat penting sekali. Pan­casila itu perlu diajarkan kembali melalui sekolah-sekolah, pergu­ruaan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat agar nasib bangsa tidak melenceng dari sila-sila dasar Pancasila.

Kenapa begitu?

Karena nasib bangsa ini sejak jaman VOC tahun 1602 – 1799, pa­da zaman Hindia Belanda ( pax neerlandica ) tahun 1800 - 1942, zaman Jepang thn 1942 - 1945, di­hisap kekayaanya. Rakyat di­tindas dan menderita karena kita belum mempunyai Pancasila se­bagai dasar perjuangan kita, ja­ngan sampai cita-cita proklamasi kemerdekaan 17-8-1945 yaitu memerdekakan diri dengan ideo­logi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan mak­mur, tidak tercapai.

Apa yang membuat kemak­muran dan kesejahteraan tidak bisa dicapai?

Hal itu disebabkan karena ke­­bodohan, kecerobohan dan kese­rakahan pemimpin-pe­mim­pin bangsa, sebab saat ini masih banyak rakyat Indonesia masih sengsara,banyak rakyat Indo­nesia saat ini belum bisa me­nikmati keadilan ke­mak­muran sesuai cita-cita Pan­casila.

Jangan sampai rakyat merasa­kan bahwa tidak ada perubahan signifikan saat ini bahwa rakyat te­tap menderita yang menikmati keadilan dan kemakmuran itu ada­lah pejabat-pejabat tinggi Ne­gara berikut keluarga, elite po­­litik, pe­jabat pemerintah pusat dan daerah dan keluarga, pengu­­­­sa­ha-pengu­saha tertentu dan pi­hak-pihak asing (peru­sa­haan-peru­sa­haan asing) yang be­rarti nasib bang­sa tidak be­rubah dari jaman VOC sampai dengan saat ini.   [Harian Rakyat Merdeka]

Hal itu disebabkan karena ke­­bodohan, kecerobohan dan kese­rakahan pemimpin-pe­mim­pin bangsa, sebab saat ini masih banyak rakyat Indonesia masih sengsara,banyak rakyat Indo­nesia saat ini belum bisa me­nikmati keadilan ke­mak­muran sesuai cita-cita Pan­casila.

Jangan sampai rakyat merasa­kan bahwa tidak ada perubahan signifikan saat ini bahwa rakyat te­tap menderita yang menikmati keadilan dan kemakmuran itu ada­lah pejabat-pejabat tinggi Ne­gara berikut keluarga, elite po­­litik, pe­jabat pemerintah pusat dan daerah dan keluarga, pengu­­­­sa­ha-pengu­saha tertentu dan pi­hak-pihak asing (peru­sa­haan-peru­sa­haan asing) yang be­rarti nasib bang­sa tidak be­rubah dari jaman VOC sampai dengan saat ini.   [Harian Rakyat Merdeka]