Anggota & Staf DKPP Belum Digaji 6 Bulan

.Tanggal 8 Desember mendatang, tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) genap bertugas enam bulan. Itu mengacu pada surat Keputusan Presiden Nomor 55/P/Tahun 2012 tentang penetapan tujuh anggota DKPP.

Mereka yakni Jimly Asshid­di­qie, Ida Budiarti, Nelson Si­ma­n­juntak, Abdul Bari Azed, Valina Sing­ka Subekti, Saut Ha­mo­na­ngan Sirait dan Nur Hi­dayat Sardini.

Bekas ketua Mahkamah Kons­titusi (MK) Jimly Asshiddiqie di­­d­aulat menjadi ketua DKPP. De­wan Kehormatan ini ber­kan­tor di bekas gedung perwakilan PBB di Jalan MH Thamrin, Ja­karta Pusat.

Kini, gedung itu jadi markas Ba­dan Pengawas Pemilu (Ba­was­lu). DKPP menumpang di salah satu lantainya.

Kemarin siang, Rakyat Mer­deka berkunjung ke sekretariat DKPP.  Berbekal papan informasi yang ada di loby gedung, nama tercantum di urutan terakhir. Di papan itu disebutkan DKPP be­rada di lantai 5.

Meskipun kantornya di lantai paling atas, tidak ada lift yang bisa langsung mengakses ke sekretariat DKPP. Lift yang ada di lobby gedung hanya bisa me­ngantar sampai ke lantai 4. Untuk ke lantai lima naik lagi lewat tangga darurat.

Keluar dari tangga langsung terpampang dua pintu kaca yang dalam kondisi tertutup. Tidak ada petugas atau pun pekerja yang berjaga-jaga di pintu masuk ini.

Melewati pintu kaca terdapat sebuah ruangan yang desain dan bentuknya menyerupai loby atau meja resepsionis. Ada satu set sofa lengkap dengan meja kayu ber­bentuk oval di bagian tengahnya.

Persis di sebelah sofa tamu di­letakkan meja resepsionis ber­warna coklat. Di bagian atas meja kayu ini tampak menge­lupas seperti bekas tempelan yang dicopot.

Tidak ada embel-embel tulisan yang biasa dipasang sebagai pengenal. Dinding kayu yang menjadi view meja resepsionis polos tanpa ada tulisan tentang DKPP. Bahkan di sekeliling din­ding tembok yang dilapisi wall paper dua warna, krem dan me­rah hati. Tulisan atau logo yang berhubungan dengan DKPP sama sekali tidak ada.

Benar ini kantor DKPP? “Iya. Di sini kantor DKPP. Ke lorong sebelah sana, itu ruangan ketua dan anggota DKPP. Kalau lorong yang di belakang resepsionis ini menuju ke kantor sekretariat DKPP,” jelas wanita muda yang terlihat melintasi loby ini.

Rakyat Mer­deka pun coba pergi ke ruang sekretariat melalui lorong yang berada di belakang meja resepsionis. Ada hal yang menarik perhatian begitu me­nyusuri lorong yang panjangnya tidak sampai 5 meter ini. Di ba­gian kanan dindingnya terdapat wastafel tempat mencuci gelas dan piring. Karena tidak ada sekat dan dibiarkan polos, benda-benda yang ada di dekat wastafel ini sa­ngat jelas terlihat. Ada gelas, pi­ring, teko dan beberapa bahan un­tuk membuat minuman.

“Di sini belum ada pantry. Ma­ka­nya tugas dan pekerjaan yang ber­hubungan dengan office boy di­lakukan disini,” kata wanita tadi.

Mur terlihat sedang asyik me­mainkan jari-jarinya di atas note book miliknya. Tak berapa lama, dia mencabut kabel printer dari komputer yang ada di meja sebe­lah. Kabel printer itu kemudian dicolokkan ke laptop miliknya. “Mau print tugas-tugas saja,” jelas Mur.

Ruang sekretariat DKPP ini berbentuk memanjang dengan uku­ran sekitar 3x5 meter. Rua­ngan yang tidak begitu besar ini semakin sesak dengan 10 meja kerja yang disusun membentuk dua baris.

Meskipun ada 10 meja, hanya di­sediakan 3 unit komputer. Tu­juh meja lainnya dipakai untuk menaruh berkas. “Ya seperti ini­lah kondisi kantor sekretariat kami. Kecil dan pas-pasan,” ja­wabnya sambil tertawa.

Pria muda yang mengenakan kemeja tangan panjang warna krem ini lantas mempersilakan Rakyat Mer­deka bertemu dengan ketua atau salah satu anggota DKPP. Kata dia, di sini tidak la­ra­ngan ketat bagi media yang ingin mencari informasi.

Akhirnya, Rakyat Mer­deka me­nuju lorong tempat ruangan ang­gota dan ketua DKPP ber­kantor. Cukup sulit juga menge­nali satu per satu ruangan yang ada di lorong tersebut. Selain sua­sana kantor yang sepi, di setiap pintu ruangan juga tidak dipasang papan nama. Mayoritas pintu ruangan tertutup.

Beberapa rua­ngan yang dile­wati pun tidak ditunggui petugas. Itu terlihat dari dinding pintu yang terbuat dari kaca.

Ada salah satu ruangan yang berada di sebelah kanan terlihat dalam kondisi terbuka. Dua pria terlihat asik mengobrol di dalam ruangan tersebut. “Ini ruangan Pak Jimly. Tapi beliau sedang ke­luar. Pak Jimly dan ketua yang lain sedang ada acara di Hotel Arya Duta,” jawab pria yang me­ngaku bernama Bayu.

Kantor Jimly ini terdiri dari dua ruangan yang dibatasi dengan dinding tembok dan satu pintu di bagian kiri. Ruangan dibagian uku­ranya lebih luas dibanding yang ada di dalam.

Di ruangan depan inilah, Bayu dan rekannya asyik mengobrol. Kata dia, ruangan ini diper­gu­na­kan sekretaris dan tenaga ahli Jim­ly. Isi ruangan ini terdiri dari meja dan kursi kerja saja ditam­bah perangkat komputer untuk bekerja.

Bagaimana ruangan Jimly? Me­lalui pintu yang terbuka dapat ter­lihat kalau ruangan tersebut ber­bentuk memanjang. Dekat de­ngan pintu masuk, terdapat satu set sofa tamu yang bentuk dan warnanya sama dengan yang ada di resepsionis.

Selain sofa, barang-barang yang ada di ruangan ini hanya berupa perlengkapan kerja seada­nya. Misalnya meja kerja, kom­puter dan satu set lemari untuk menaruh berkas dan pajangan.

“Ya seperti itulah ruangan kerja dan fasilitas yang kami punya. Itu yang kami dapat, itu juga yang kami nikmati. Yang penting kami bekerja dengan sebaik-baiknya,” kata Jimly yang ditemui Rakyat Mer­deka usai mengisi acara di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Apa saja fasilitas untuk Ketua DKPP? Bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wan­tim­pres) ini mengaku tidak banyak fasilitas yang diterimanya. Apa­lagi, bila dibandingkan dengan fasilitas ketika dia jadi anggota Wantimpres dan Ketua Mah­ka­mah Konstitusi.

“Sampai saat ini fasilitas yang saya dapat baru kendaraan ope­rasional saja. Hak lain seperti tun­jangan kehormatan berupa gaji belum saya terima sejak menjabat sebagai Ketua DKPP,” terangnya.

“Ini bukan saya saja lho yang belum dapat gaji hingga seka­rang. Anggota DKPP yang lain termasuk pekerja yang ada di sini juga belum menerima gaji,” ung­kapnya.

Pinjam Ruangan Di Gedung Kemenag Buat Tempat Sidang

Selain kantor yang masih menumpang, DKPP kerap pin­dah-pindah saat melakukan si­dang terkait laporan pelanggaran kode etik penyelenggaran pe­mi­lu. Kadang di Bawaslu, KPU, Ke­menterian Agama dan beberapa kantor milik instansi atau lem­baga negara yang kosong.

“Untuk bersidang, kami suka pindah-pindah karena keter­bata­san ruangan. Kadang di Ba­waslu, tapi sering juga di instansi lain. Itu tidak masalah yang penting kan proses dan hasilnya si­dang,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

“Lagian gedung di instansi atau lembaga negara lain milik kita juga. Jadi bisa kita pakai kapan pun, tergantung bagaimana teknis meminjamnya saja,” tambahnya. Tak jauh dari sini kantor ada Sek­retariat Jenderal (Setjen) Ke­men­terian Agama.  DKPP sering me­minjam ruangan di kantor Setjen Kemenag untuk bersidang.

Sebenarnya, DKPP mem­pu­nyai ruangan sidang khusus yang ada di lantai 1 Gedung Bawaslu. Tempat rapat itu persis berse­be­lahan dengan Posko Awaslupadu dan Media Centre Bawaslu.

Ruangan yang bentuknya me­manjang ini sudah itu diatur dan ditata layaknya tempat sidang. Ada meja hakim, ada meja tera­du, meja pengadu, saksi dan no­tu­len serta pengunjung.

Di luar jadwal sidang, ruangan sidang DKPP ini difungsikan un­tuk kepentingan yang lain. Salah satunya sebagai tempat  kon­fe­ren­si pers Bawaslu dan DKPP untuk menyampaikan kabar ke media.

“Kita seringnya memang ber­sidang di ruang yang ada di sam­ping Bawaslu itu. Salah satunya saat memutus perkara 18 parpol dan polemik di tubuh KPU itu di­lakukan di sana,” terangnya.

Mengenai kantor dan ruang si­dang, Jimly menganggap bu­kan­lah kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi saat ini. Apalagi, Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk membangun gedung Graha Pemilu.

Di Graha Pemilu itu tiga lem­baga negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) akan berkantor.

 â€œYa mudah-mudahan Graha Pemilu segera terealisasi. Di gra­ha Pemilu itu nantinya, ada KPU, Bawaslu, DKPP. Luasnya 2,5 hektare di daerah MT Haryono, Ja­karta Timur,” bebernya.

“Kalau itu terbentuk, kita akan punya dua simbol demokrasi. Satu DPR dan satu lagi Graha Pe­milu. Kondisi di DKPP juga jauh berbeda dengan yang sekarang,” ujarnya.

Tak Ada Anggaran, Staf Urunan Buat Beli Map

Ketua DKPP Jimly Ass­hid­di­qie tidak khawatir meskipun hing­ga saat ini belum mend­a­pat­kan gaji dari negara. Alasan­nya, dirinya masih punya kerja sampingan untuk memenuhi ke­butuhan hidupnya.

“Saya ini bukan hanya kerja di DKPP saja, tapi juga dosen. Saya ini juga bekas Ketua Mah­kamah Konstitusi dan anggota Wan­timpres. Jadi ada pen­da­pa­tan bulanan untuk hidup,” ka­ta­nya sambil tersenyum.

Tak hanya dirinya, Jimly juga yakin bila enam anggota DKPP yang lain juga bernasib sama. Kata dia, selain di DKPP, ke­enam anggotanya juga masih dapat pemasukan dari pekerjaan sampingannya.

“Mereka rata-rata dosen se­perti saya. Ada penghasilan lain yang mereka punya setiap bu­lannya. Jadi ini tidak menjadi masalah serius dan harus di­singgung-singgung” terangnya.

“Yang saya khawatirkan jus­tru nasib dari para pekerja kita di sini. Jumlahnya sekitar dua pu­luhan orang. Status mereka di DKPP itu belum jelas, baru se­batas surat keputusan yang saya tandatangani saja,” tambahnya.

Karena tidak memiliki status kepegawaiannya, para pekerja itu pun belum mendapatkan gaji seperti halnya para komisioner DKPP. Setiap bulan, mereka hanya mendapatkan honor pe­laksana melalui anggaran yang dikelola DKPP.

“Mereka terima tiap bulan. Tapi bukan gaji, hanya ho­no­rium saja. Karena honor, jum­lahnya pun tidak seberapa. Itu pun juga tergantung dari sta­tusnya,” kata pakar hukum tata negara ini.

Tapi anehnya, kata Jimly, para anak buahnya itu masih te­tap bekerja dengan baik hingga sekarang. Bahkan untuk urusan pekerjaan pun, terkadang para pekerja itu harus merogoh uang pribadi.

“Mereka itu urungan (pa­tu­ngan) untuk membeli map. Saya malu sendiri jadinya. Ka­sihan. Ada yang urunan 5 ribu, ada yang 10 ribu,” kata Jimly.

Menurut Jimly, belum ada­nya gaji yang diterima lembaga dan para anak buahnya karena be­lum selesainya manajemen yang ada di Bawaslu. Padahal, sambungnya, DKPP ini satu sekretariat jenderal dengan Ba­dan Pengawas Pemilu.

“Bawaslu sekarang itu ber­beda. Kalau dulu pemegang ang­garan itu kepala sekretariat, tapi sekarang sekjen. DKPP ini satu sekjen dengan Bawaslu. Sekarang Bawaslu masih me­nyusun struktur dan man­a­je­men­nya. Kalau itu selesai, maka selesai juga DKPP,” katanya.

“Targetnya akhir tahun ini su­dah selesai. Kalau Bawaslu su­dah lengkap struktur mana­je­men­nya, DKPP nanti akan pu­nya satu kepala biro yang bisa mengurus masalah teknis ad­mi­nis­trasi,” tambahnya.

Jimly yakin bila masalah yang ada di Bawaslu selesai, gaji anggota dan staf DKPP bisa lancar. Bahkan lembaganya pun bisa menambah jumlah pega­wai lebih banyak dari sekarang.

“Rencananya kami akan rek­rut lagi pekerja sekitar 50-60 orang. Statusnya pun akan jelas dibanding sekarang. Tapi itu tunggu dari Bawaslu dan peme­rintah saja,” terangnya.

Meski anggaran maupun gaji dari pemerintah belum turun, dirinya optimis DKPP bisa ber­jalan membenahi pelanggaran kode etik penyelenggara Pe­milu. “Dengan keterbatasan yang ada, kita sudah berhasil menyelesaikan 64 perkara etik yang terjadi dalam setiap pe­milihan umum di daerah,” te­gasnya. [Harian Rakyat Merdeka]