Agus Martowardojo: Ada Menteri Yang Tidak Senang Gara-gara Anggarannya Ditahan

Kementerian Keuangan tidak begitu saja mencairkan anggaran untuk kementerian dan lembaga negara. Ada persyaratan yang harus dilengkapi.

Kalau ada anggaran belum di­cairkan, ini berarti  ada persyara­tan serta kelengkapan dokumen yang tidak lengkap.

Begitu disampaikan Menteri Keu­angan Agus Martowardojo ke­pa­da Rakyat Merdeka, di Ja­karta, Sabtu (1/12).

“Saya ini kan sebagai menteri keuangan yang fungsinya sebagai bendahara umum negara. Mem­bantu Presiden untuk menjaga keu­angan dengan baik. Tidak di­salahgunakan,” katanya.

Agus menilai wajar jika ada be­berapa kementerian atau lem­baga negara yang merasa tidak senang jika anggarannya ditahan atau diberi tanda bintang.

‘’Para menteri itu bertugas se­ba­gai pengguna anggaran. Tapi terlebih dulu persyaratannya ha­rus lengkap,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Biasanya persyaratan apa yang tidak lengkap itu?

Kalau rencana anggarannya tidak didukung dengan data-data pendukung yang baik, rencana atau dokumen yang baik. Maka sa­ya tidak mungkin bisa men­cair­kan.

Kementerian atau lembaga ne­gara itu harus betul-betul bisa men­jalankan anggarannya.

Bagaimana jika ada menteri yang tidak senang dengan An­da karena tidak mencairkan ang­­garan?

Ya, tidak apa-apa. Memang ada menteri merasa tidak senang ga­ra-gara anggarannya ditahan. Sa­ya tahu ada beberapa kemen­terian yang meminta anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 1 tri­liun. Tapi ti­dak bisa dicairkan. Itu semua karena tidak ada per­siapan yang cukup.

Tugas dan fungsi saya seba­gai menteri keuangan atau ben­da­hara negara itu sudah je­las. Uang Ne­gara itu kan harus digunakan se­baik-baiknya dan tepat sa­saran.

Apa penahanan anggaran itu ada kaitan sejumlah menteri dila­porkan Dipo Alam ke KPK?

Kalau soal itu saya belum bisa banyak komentar. Tapi sebagai pejabat publik, ya memang harus dilakukan seperti itu.

Anggaran yang ditahan itu ada kaitannya dengan penye­ra­pan anggaran yang tidak mak­simal?

Bisa juga seperti itu. Tentunya hal itu sebagai pertimbangan.

Anda tidak takut di-re­shuffle karena menahan ang­garan itu?

Kalau mengenai reshuffle itu kan kewenangan dan hak Pak Pre­siden. Saya sendiri sebagai pem­bantunya harus siap dong ka­lau ada reshuffle. Masa dire­shuffle tidak mau atau tidak siap.

Kalau mengenai reshuffle itu kan kewenangan dan hak Pak Pre­siden. Saya sendiri sebagai pem­bantunya harus siap dong ka­lau ada reshuffle. Masa dire­shuffle tidak mau atau tidak siap.

Anda merasa terancam?

Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada reshuffle saya siap-siap saja. Itu kan hak prerogatif Presi­den. Kan tidak bisa dibantah.

O ya, bagaimana Anda me­lihat pertumbuhan ekonomi 2013?

Seperti yang sudah diketahui bah­wa APBN untuk tahun 2013 itu sudah disetujui. Makanya saya melihat bahwa ekonomi kita ini akan tumbuh 6,8 persen.

Anda yakin?

Kita kan harus optimistis. Ta­hun ini saja ekonomi kita tumbuh hingga 6,2 atau 6,3 persen. Tahun depan tentunya akan naik menjadi 6,8 persen.

Apa saja indikatornya?

Motor untuk bisa tumbuh hing­ga se­besar itu karena kita ini su­dah mem­punyai anggaran sebesar Rp 1.600 triliun untuk tahun de­pan. Ten­­tunya anggaran itu diha­rapkan mampu terserap dengan baik. Apa­lagi, anggaran untuk in­frastruktur itu sangat besar, yaitu Rp 200 triliun.

Hanya itu saja?

Kami juga membuat master plan per­cepatan pembangunan. Ke depan  akan ada peningkatan pen­da­pa­tan tidak kena pajak. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. [Harian Rakyat Merdeka]