Komisi X DPR mempertanyakan rendahnya daya serap anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sampai 22 November 2012 hanya terjadi di bawah 1%.
"Masa daya serap anggaran APBN-P Kemdikbud 2012 hanya 0.9%? Padahal ini sudah menjelang akhir tahun. DIPA juga sudah diterima oleh Kemdikbud sekitar 2-3 bulan yang lalu. Mengapa daya serapnya rendah, itu yang kita pertanyakan," tanya anggota Kimisi X DPR RI, Raihan Iskandar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, APBN-P Kemdikbud tahun 2012 tercatat sebesar 12.8 triliun rupiah. Sedangkan daya serap anggarannya sampai tanggal 22 November 2012 hanya terserap 100 miliar rupiah. Daya serap sebesar 0.9% merupakan rendah sekali, yang bahkan 5 unit utama di bawah Kemdikbud mencatat daya serap 0.0%, di antaranya PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN, Badan Bahasa, Kebudayaan.
"Pak Mendikbud memang menjanjikan daya serap akan dikejar hingga Desember 2012 ini di atas 90%. Kata beliau kalau berkaca tahun lalu saja daya serap Kemdikbud mencapai sekitar 89.6%. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa begitu? Kok daya serap bisa dikebut hanya dalam waktu 1 bulan dari 0.9% menjadi 90%?" keluh Raihan.
Hal tersebut, lanjut dia, mencerminkan reformasi birokrasi di tubuh Kemdikbud belum berjalan optimal. Padahal reformasi birokrasi Kemdikbud ada alokasi anggarannya sendiri. Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang fungsinya melakukan pengawasan dan audit internal memiliki anggaran tahun 2011 sebesar 184,715 miliar rupiah. Harusnya dengan anggaran sebesar itu Kemdikbud bisa optimal dalam melakukan reformasi birokrasi terkait pengorganisasian dan tata kerja lembaga termasuk juga akuntabilitas.
"Targetnya saja ingin mencapai audit BPK yang wajar tanpa pengecualian-red. Apalagi anggaran Inspektorat Jenderal Kemdikbud tahun 2013 dipatok sebesar 205 miliar rupiah. Harapan saya dengan anggaran sebesar itu pada akhir tahun 2013 nanti tidak terjadi lagi daya serap anggaran yang masih rendah yang berpotensi memunculkan kebut penghabisan anggaran pada akhir tahun," tandas anggota DPR RI Dari Dapil Aceh ini. [dem]
