KPK Pelototi Pembahasan Anggaran di Setiap Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan proses pembahasan anggaran sebagai sektor yang paling diperhatikan dalam pemberantasan tidak pidana korupsi.

Untuk itu KPK telah bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemantauan bagaimana proses pembicaraan anggaran pendapatan dan belanja di Pemda DKI Jakarta dan pemda lain.

Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja saat jumpa pers bersama Gubernur DKI Joko Widodo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11).

"Dari situ kesimpulan kami, bahwa memang banyak mekanisme pembuatan APBD yang memang perlu diperbaiki," ujar Adnan yang membidangi pencegahan ini.

Maka dari itu, perlu adanya bantuan dan kontrol dari publik agar pembahasan anggaran transparan dan bebas korupsi.

Adnan mengaku, program seperti itu diterima oleh Pemprov DKI. "Alhamdullah kita sama dengan pandangan Gubernur. Bahwa anggaran adalah menjadi faktor utama untuk bisa mengawal anggaran pemerintah DKI," sambungnya.

Untuk itu telah disepakati bahwa Pemerintah Daerah DKI  akan mengumumkan secara online mengenai berapa jumlah anggarannya sehingga publik bisa mengetahui, memonitor, dan mengkritisi. [arp]