Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini berdiskusi panjang selama 3,5 jam. Diskusi tertutup mereka juga diikuti oleh wakil dari kementerian BUMN dan media massa.
Rudi yang keluar setelah tengah hari dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku ada pembicaraan masa depan tentang energi dan kedaulatan energi di Indonesia baik dari sisi pengaturan perundangan sampai bagaimana memulainya.
"Kami punya kesimpulan. Kelihatannya, memulai dari hal yang sangat mikro yaitu urusan korupsi yang terjadi baik di tubuh kementerian maupun di Pertamina," ujar Rudi pada wartawan.
Dengan membersihkan korupsi di ESDM, BUMN dan Pertamina, tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah..
"Jika nantinya harus ada penyesuaian harga BBM, atau harus ada pengambilan keputusan dalam bidang migas, masyarakat sudah percaya," ujarnya.
"Kami sudah berdiskusi tentang seluruh data kegiatan industri migas dan energi. Hasilnya adalah akan membuat kerja sama MoU untuk membongkar bersama-sama kalau ditemukan korupsi," bebernya.
Dia tak menyangkal tudingan KPK sebelumnya yang menyebut sejumlah titik rawan korupsi di ESDM. Tapi, ada pula tidak sama persepsi antara KPK dan kementerian.
"Selama ini ada informasi yang terlalu ekstrim, ternyata setelah diterangkan tidak seperti itu. Begitu juga, misalnya, ada informasi yang menurut kami biasa tapi menurut KPK luar biasa," terangnya.
[ald]
