Kehadiran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Telkom di Kacamatan Dompak Lama, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau direspon positif para pelajar, guru dan masyarakat.
Harapan masyarakat, ke depan MPLIK Telkom dapat diperbanyak hingga menjangkau lapisan masyarakat bawah. Saat untuk provinsi Kepri, terdapat 4 unit. Dua unit untuk provinsi dan satu unit masing-masing untuk Kotamadya Tanjung Pinang dan kabupaten Bintan.
"LIRA memberikan apresiasi kepada Telkom. Karena setelah memperoleh kritikan atas laporan masyarakat, Direksi Telkom sangat responsif sehingga pengoperasian MPLIK Telkom secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya," tegas Ketua Tim Investigasi, Frans X. Watu usai melakukan investigasi/ujicoba di Kepulauan Riau, kemarin.
"Senang sekali ada MPLIK disekolah kami," komentar siswa SD 013, Rani yang antusias mencoba MPLIK bersama teman-temannya.
Guru Sekolah Ibu Lili Puspita yang menjadi pengajar komputer juga merasa sangat terbantu dengan kehadiran MPLIK Telkom.
"Disini ada 84 murid yang kita ajari komputer, namun mereka hanya diajari teori saja. Kehadiran MPLIK mengunjungi sekolah2, membuat anak didik dapat berpraktek langsung melalui akses internet. Jika bisa 3 kali seminggu MPLIK mengunjungi sekolah akan sangat membantu pendidikan teknologi anak-anak," tegas Lili yang senang melihat para pelajar antusias.
Sementara Prianto penanggungjawab operasional MPLIK Telkom mengatakan operasional MPLIK berjalan baik. "Kami akan terima masukan dari masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan MPLIK Telkom," tegasnya.
Menurut Frans, investigasi LIRA, secara umum sejauh ini pengoperasian MPLIK Telkom di 12 Propinsi yaitu di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan sekaligus uji coba MPLIK Telkom di Desa Barombong, Makasar, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Irian Jaya, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau sudah berjalan baik.
Kendati ujicoba telah berlangsung lancar, tapi LIRA akan tetap melakukan pemantauan pengoperasian MPLIK maupun PLIK (Penyedia Layanan Internet Kecamatan/fixed) di berbagai daerah, sebab kemungkinan bisa saja didaerah yang sudah dipantau ternyata dalam perjalanan tidak berfungsi baik. Menurutnya operasional PLIK dari laporan masyarakat dinilai lebih bermasalah dari MPLIK.
Sebelumnya LIRA telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek serta pengadaan pengoperasian MPLIK Telkom diberbagai daerah. Untuk dugaan KKN, kemudian Direksi Telkom sudah melakukan klarifikasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI yang menyatakan masalah keterlambatan yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang sudah diselesaikan dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
MPLIK merupakan program Univesal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pendapatan USO diperoleh dari 1,25 persen dari pendapatan kotor operator yang mencapai Rp. 1,4 trilliun. Target MPLIK diseluruh kecamatan di Indonesia sebanyak 1.907 unit.
Penyediaan perangkat MPLIK digelar oleh enam perusahaan pemenang tender sejak Maret 2010. Keenam perusahaan tersebut selain Telkom (enam paket) antara lain PT. Multidata Rancana Prima (2 paket), PT. AJN Solusindo (3 paket), WIN (1 Paket), Lintas Arta (1 paket), dan Radnet (1 paket). Telkom memenangkan tender penyedia MPLIK di 12 Propinsi senilai Rp. 527 milyar untuk sewa MPLIK selama 4 tahun (48 bulan) untuk 588 unit. [zul]
