Berita

Sayap PAN: Biang Kerok Penganiayaan TKI di Malaysia Pemerintah Sendiri

RABU, 14 NOVEMBER 2012 | 04:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Biang kerok sesungguhnya atas maraknya insiden kekerasan, penganiayaan dan bahkan pemerkosaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah pemerintah sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mesti bertanggung jawab karena memfasilitasi anak-anak bangsa bekerja di Malaysia dengan kemasan menarik berupa pahlawan devisa negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional Kuntum Khoiru Basa (Selasa, 13/11).

"Jadi jangan mencari kambing hitam. Tidak akan terjadi pemerkosaan tersebut kalau pemerintah tidak mengirimkan rakyatnya ke negeri orang untuk menjadi kuli-kuli asing. Sesungguhnya orang-orang yang jadi TKI tersebut tak lain adalah para rakyat yang lemah yang diperjualbelikan negara," tegas Kuntum.

Karena itu menurut Kuntum, Pemerintah harus menggenjot pemaksimalan tenaga kerja Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi peluang kepada rakyat bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting pemerintah menciptakan lapangan kerja baru.

"Dan bangsa Indonesia juga jangan mau jadi kuli. Harus mengubah pola pikir secara massal. Jangan bermental tempe, seperti kata Bung Karno. Bangkitkan jiwa interpreneur dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri," demikian Kuntum, Ketua Umum underbouw organisasi sayap PAN ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya