LIRA Investigasi Pelaksanaan Proyek MPLIK di Tanjung Pinang

LSM Lumbung Informasi Rakyat Rakyat (LIRA) menginvestigasi pelaksanaan progam Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, hari ini (Selasa, 13/11).

Rombongan yang dipimpin Presiden LIRA M. Jusuf Rizal sekitar pukul 10.30 tiba di desa Dompak Lama, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, yang sejak kemarin MPLIK berada di daerah tersebut.

"Kita hanya mau investigasi betul tidak apa yang disampaikan Pemerintah dan Telkom. Kami mau membuktikan sudah berjalan belum," jelas Sekretaris Kabinet LIRA Frans X. Watu kepada wartawan.

MPLIK merupakan kelanjutan dari program Universal Service Obligation (USO) yang sebelumnya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau Internet Service Center Kabupaten. Menggandeng sebanyak enam perusahaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menggelar layanan tersebut sebanyak 1.907 unit yang disebar di pelosok Indonesia dan menelan anggaran Rp1,4 triliun.

Salah satu perusahaan mitra adalah PT Telkom. Telkom memenangkan tender penyedia MPLIK di 12 provinsi senilai Rp 527 miliar untuk sewa MPLIK selama empat tahun untuk 588 unit. Salah satunya Provinsi Kepri. Di provinsi ini terdapat 4 unit. Untuk provinsi 2 unit, dan masing-masing 1 unit untuk Kotamadya Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Sekitar 1,5 jam, rombongan LIRA berada di lokasi tersebut. Mereka memantau dan berdialog dengan para murid, guru, dan pengelola MPLIK tersebut. Di Desa Dompak Lama, MPLIK hari ini beroperasi di depan SDN 013 dan SLTPN 13 Tanjung Pinang. Daerah ini sekitar 8 Km dari pusat kota, dan sekitar 2 Km jalan menuju kawasan itu belum beraspal.

Satu unit MPLIK ini terdiri dari 6 unit laptop, 1 buah server, 1 buah printer, LCD TV 32 inci, DVD player, wireless Accest Point, Modem HSDPA, mobil dan perangkat VSAT (diskrefector, mounting VSAT, modem VSAT) serta dilengkapi dengan sistem operasi yang open source dan aplikasi billing. "Betul apa yang disampaikan, betul adanya," sambung Frans.

Namun, menurutnya, empat unit untuk satu provinsi Kepri itu terlalu sedikit. Pasalnya, keempat unit tidak akan bisa melayani semua masyakat. Apalagi, berdasarkan keterangan pengelola MPLIK, sudah banyak permintaan dari masyarakat agar MPLIK menyambangi daerah mereka.

"Ada kelemahan, jumlah unit harus ditambah. Kita tentunya akan evaluasi (hasil investigasi) ini dan akan kita sampaikan ke pihak terkait. Minimal satu kecamatan satu unit. Biar masyarakat melek internet semua. Satu lagi, programnya mestinya diubah ke windows biar masyakat familiar. Kalau linux-kan untuk corporate," tambahnya.

Sebelumnya, LIRA juga sudah menginvestigasi pelaksanaan program tersebut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. [zul]