Anggota DPR Rame-rame Tolak Renovasi Ruangan

Di penghujung 2012, DPR akan merenovasi 192 ruang kerja anggota Dewan. Proyek ini bakal menghabiskan dana Rp 6,2 miliar. Setiap ruangan dijatah Rp 50 juta.

Benarkah banyak ruang kerja anggota DPR yang rusak se­hingga perlu direnovasi? Berikut penelusuran Rakyat Merdeka.

Ruang-ruang kerja anggota DPR terletak di gedung Nusan­tara I. Gedung ini memiliki 23 lantai. Dua lantai dipakai untuk ruang rapat komisi dan alat ke­lengkapan dewan lainnya.

Di lantai 1 dan 2 terdapat ruang rapat Komisi VI, Komisi VII, Ko­misi IX dan Komisi XI. Alat ke­lengkapan dewan yang juga me­mi­liki ruang rapat di gedung ini yakni Badan Legislasi. Sebelum pindah ke gedung Nusantara II, Badan Anggaran (Banggar) memiliki ruang rapat di gedung Nusantara I.

Lantai tiga ke atas dipakai un­tuk ruang kerja anggota DPR dari semua fraksi. Rakyat Merdeka menelusuri dari lantai tiga. Lantai ini ditempati Fraksi Partai Ke­adilan Sejahtera (PKS). Fraksi yang beranggotakan 57 orang ini juga menempati lantai empat dan lima gedung Nusantara I.

Ruang-ruang kerja yang di­tempati anggota Fraksi PKS ma­sih standar. Tidak ada yang di­rombak. Ini bisa dilihat wallpaper yang melapisi dinding-dinding ruang kerja anggota fraksi itu. Wallpapernya yang bercorak kembang dengan dominasi warna putih, belum diganti.

 Begitu pula dengan pintu ruang-ruang kerja di sini. Masih menggunakan pintu aluminium yang dilengkapi dengan kaca. Kusen pintu juga dari aluminium.

Perubahan bentuk ruangan ha­nya terlihat di lantai tiga yang di­tem­pati pimpinan Fraksi PKS. Bu­kan saja bentuk ruangannya, tapi interiornya sudah banyak berubah.

Umumnya, ruang kerja anggo­ta DPR berada di samping kiri dan kanan empat koridor. Namun di lantai tiga hanya ada tiga ko­ridor. Ruang kerja anggota Fraksi PKS berada di sisi kanan dan kiri koridor.

Biasanya ruangan kerja ang­gota DPR disekat menjadi dua. Bagian depan untuk staf. Bagian dalam untuk ruang pribadi ang­gota Dewan. Kedua ruangan di­pisahkan oleh dinding yang lurus. Nah, ruang anggota Fraksi PKS disekat dengan bentuk huruf L.

Bagian depan tetap untuk staf dan tenaga ahli. Sementara ba­gian belakang untuk anggota DPR. Di ruang staf dan tenaga ahli terdapat dua sampai tiga meja kerja, lemari, perangkat kompu­ter dan printer. Furnitur di ruang anggota DPR terdiri dari meja ker­ja, meja dan sofa untuk mene­rima tamu, dan lemari.

Rakyat Merdeka lalu beranjak ke lantai lebih atas yang ditempati Fraksi PDIP, Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, Gerindra, PKB dan PAN. Hampir semua lantai yang dijadikan sekretariat fraksi itu sudah dirombak.

Perubahan disesuaikan dengan ciri khas partainya masing-ma­sing. Misalnya lantai 20 yang dijadikan sekretariat Fraksi PAN. Dindingnya dilapisi wallpaper dan cat biru dan putih, sama se­perti warna logo partai yang di­pimpin Hatta Rajasa itu.

Demikian pula dengan lantai yang dijadikan sekretariat Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, dan PPP. Ruangannya didesain de­ngan sim­bol dan warna khas par­tai masing-masing.  Bahkan, Frak­si Hanura yang sekre­tar­iat­nya bercampur de­ngan sebagian anggota DPR dari Fraksi PPP di lantai 16 juga ingin memiliki ciri khas.

Dinding di lantai ini dihiasi dengan berbagai ornamen partai. Dindingnya merupakan perpa­duan tembok dengan papan ber­warna cokelat oak. Sepanjang penelusuran Rakyat Merdeka di gedung Nusantara I, be­lum terli­hat ada renovasi ter­ha­dap ruang-ruang kerja anggota DPR.

Hampir semua ruang kerja ang­gota DPR dalam kondisi terkunci. Saat ini, DPR sedang reses si­dang. Biasanya masa reses ini di­gunakan anggota DPR untuk ber­kunjung ke daerah pemilihannya.

Beberapa anggota Pamdal yang ditemui tak tahu akan ada re­novasi terhadap ruang-ruang kerja anggota DPR. “Saya belum dengar ada rencana renovasi rua­ngan. Kebetulan semua anggota se­dang tidak ada di tempat jadi ruangannya di kunci,” kata anggota Pamdal yang ditemui di lantai tiga.

Kepala Biro Pemeliharaan Ba­ngu­nan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar juga tak mau merinci ruang-ruang kerja anggota DPR yang akan direnovasi.

Ia hanya mengatakan ada 192 ruang kerja yang direnovasi. “Satu ruangan diberikan maksi­mal Rp 50 juta. Terserah mereka mau perbaiki mana saja,” ujarnya.

Menurut Erry, banyak wakil rakyat yang mengeluhkan kondisi ruang kerjanya. Menyikapinya, Setjen DPR pun mengajukan anggaran perbaikan.

“Ada pergantian interior. Wall­paper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari lalu pergantian partisi,” ujarnya. Juga ada pelapis lantai ruang kerja yang bakal diganti dengan parket. 

Erry mengungkapkan gedung Nusantara I dipakai sejak 1997. Se­lama 14 tahun belum pernah direnovasi. “Jadi wajar jika kami sudah perlu melakukan reno­vasi,” katanya.

Ternyata, banyak anggota DPR yang tak tahu proyek renovasi ruang kerja ini. “Emang ada ren­cana renovasi?” kata Indra, ang­gota Fraksi PKS, heran.

Menurut dia, renovasi ruang kerja anggota DPR bukanlah hal yang mendesak. Ruang kerja yang ada masih layak untuk di­tempati. “Buat saya ruangan yang ada sudah lebih dari cu­kup,” kata­nya.

Namun tak sedikit anggota DPR yang menganggap ruang kerjanya tidak layak. Tapi mereka tak menuntut Setjen untuk diperbaiki.

Anggota Fraksi Gerindra Des­mond J Mahesa, misalnya. Saat duduk di DPR, dia menganggap ruang kerja yang disediakan untuknya tak layak. Desmond pun merenovasinya dengan duit sendiri.

“Kondisi ruangan kerja cukup mempengaruhi efektifitas kerja seorang anggota dewan. Karena merasa kurang bagus, saya di awal masa jabatan sudah mela­kukan perombakan total. Itu tidak dibiayai Setjen DPR, tapi dari kantong pribadi,” katanya.

Habis berapa? Anggota Komisi III ini mengaku mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk me­rombak ruangan kerjanya. Ka­tanya mencapai ratusan juta. Itu sud­ah termasuk membeli ber­ba­gai peralatan di ruang kerjanya. 

“Sekarang ruangan saya sudah bagus, tidak perlu direnovasi. Ka­lau pun dapat jatah untuk di­re­no­vasi, saya akan menolaknya. Te­lat kalau sekarang baru mau me­ngerjakannnya,” tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo juga melaku­kan hal sama saat awal duduk di parlemen. Dia merogoh kocek­nya untuk merombak total rua­ngan kerjanya di lantai 12 gedung Nusantara.

Rakyat Merdeka diberikan ke­sempatan melihat ruang kerjanya. Dari tampilan depan saja, rua­ngan kerja politisi yang akrab di­sapa Bamsoet ini sudah berbeda. Pintu bukan berasal dari kaca biasa. Ukurannya lebih tebal.

Kusen tempat menempelnya pintu juga sudah diganti. Bukan dari aluminium, tetapi dari batu alam yang dicat warna hitam. Ka­rena pintunya yang khas, ruangan Bamsoet mudah dikenali.

Bagaimana kondisi dalamnya? Sama seperti ruangan kerja ang­gota DPR lainnya, bagian dal­am­nya terdiri dari dua ruangan. Ba­gian depan untuk ruangan staf dan tenaga ahli. Bagian dalam un­tuk ruangan kerja Bamsoet seka­ligus tempat menerima tamu.

Kedua ruangan itu tidak dise­kat dengan papan gipsum. Tapi dengan kaca tebal yang didesain layaknya akuarium. Dinding pem­batas itu terdiri dari dua kaca bening yang dijadikan satu, tapi tidak tembus pandang.

Dalam dinding kaca itu diletak­kan berbagai benda-benda ber­nuansa pantai dan laut. Ada pasir putih, kerang hingga tanaman laut yang bila sekilas diper­hat­i­kan mirip suasana di dasar laut.

Bukan hanya dinding pembatas yang berbeda. Wallpaper yang ada di dinding ruangan ini juga su­dah diganti dengan jenis dan warna yang berbeda.

Warna dan coraknya sama seperti furnitur yang ada di rua­ngan ini, yakni kecoklatan. Warna itu yang dipakai untuk melapisi meja kerja dan lemari yang ter­buat dari kayu Olimpic tebal.

“Semua barang-barang yang di­berikan Setjen DPR kami kem­balikan. Yang kami pakai hanya komputer dan printer saja. Selain dari itu, saya bawa sendiri dari luar,” jelas Bamsoet.

Mereka pun menganggap re­novasi ruang kerja yang di­la­ku­kan di penghujung 2012 ini mu­­bazir. Pasalnya, masa jabatan ang­gota DPR periode 2009-2014 tinggal setahun lagi.

“Kami Tak Pernah Minta Renovasi Ruang Kerja”

Khawatir mendapat hujatan dari masyarakat, Ketua DPR Mar­zuki Alie dan beberapa frak­si menyatakan sikap me­no­lak proyek renovasi ruangan kerja anggota dewan.

Menurut Marzuki, ruang ker­ja para anggota DPR pada da­sarnya masih layak digu­nakan. Paling tidak sampai masa ja­batan anggota DPR periode 2009-2014 berakhir.

Apalagi, kata dia, di akhir masa jabatan, anggota DPR le­bih banyak menghabiskan wak­tu di daerah. Jarang ada di ruang kerjanya.

“Saya minta untuk perbaikan ruang anggota sebaiknya ditun­da saja. Karena anggota tinggal setahun,” ujar Marzuki yang juga Ketua Badan Urusan Ru­mah Tangga (BURT) DPR.

Mengamini sikap Ketua DPR, beberapa fraksi seperti PKS, PAN dan Gerindra juga me­nyatakan menolak proyek renovasi ruang kerja anggota Dewan. Proyek ini dianggap bisa memperburuk citra DPR di mata rakyat.

“Batalkan saja! Dalam rapat paripurna secara resmi kami minta BURT untuk meneliti dan mengkritisi proyek-proyek di Setjen DPR yang tidak jalan, se­perti kasus pembangunan par­kir motor. Juga proyek yang ter­kesan menghabiskan ang­garan di akhir tahun,” kata Se­k­re­taris Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Anggota Fraksi Partai Ge­rin­dra Martin Hutabarat mengaku terkejut dengan proyek renovasi yang disebutkan atas per­min­taan anggota Dewan. Kata Mar­tin, selama ini anggota fraksinya tak pernah mengeluh dan me­minta agar ruangan kerjanya direnovasi.

“Bagi kami, renovasi itu tidak terlalu urgen. Sekjen DPR harus membatalkan proyek tersebut. Jangan sampai anggota tidak tahu proyek itu malah nanti men­dapatkan hujatan lagi dari masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi kritik ketua DPR dan fraksi, Sekjen DPR Nining Indra Saleh berjanji meninjau akan ulang proyek ini. Ia siap mematuhi instruksi Ketua DPR.

Namun sebelum membatal­kan proyek ini, Nining akan ber­konsultasi lebih dulu dengan Ke­tua DPR. Sebab, menurut dia, Sekjen hanya melaksanakan kebijakan BURT yang dipimpin Marzuki Alie.

“Kita siap saja (mem­­batal­kan). Kita kan pelaksana tek­nis,” ujar Nining enteng. [Harian Rakyat Merdeka]