Berita

surya paloh/ist

Inilah Alasan Kenapa Surya Paloh Tidak Pimpin Partai Nasdem Sejak Awal

SABTU, 10 NOVEMBER 2012 | 16:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat sejak awal memang disiapkan untuk menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum 2014. Makanya, Surya Paloh juga sebenarnya sudah disiapkan akan menjadi ketua umum partai. Tapi perubahan dari ormas ke partai, direncanakan secara bertahap.

"Begini kenapa kok tidak dari dulu Pak Surya Paloh (pimpin partai). Jadi dulu Ormas Nasional Demokrat ini kan (atas) kesepakatan anggota, ormas ini jadi partai ikut di Pemilu. (Tapi) secara pelan-pelan atas keinginan seluruh anggota Ormas," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online tadi pagi (Sabtu, 10/11).

Tapi rencana awal itu tidak terlaksana. Pasalnya, DPR mengesahkan UU Partai Politik, yang salah satu klausulnya menyebutkan, partai peserta Pemilu 2014 harus terbentuk 2,5 tahun sebelum Pemilu digelar.

"Tapi sembilan partai di Senayan menjegal (rencana awal) ini. (Partai di Senayan) membuat UU Partai Politik, bahwa partai politik yang ikut pemilu minimal harus sudah terbentuk 2,5 tahun sebelum Pemilu. Berarti kita hanya punya waktu 3-6 bulan. Sehingga kalau langsung (partai) diambil alih oleh Pak Surya Paloh, kan sulit. Makanya Pak Surya Paloh tetap pegang ormas, tapi diperintahkanlah beberapa anggota ormas, Rio, Rofq itu bikin Partai Nasdem. Sehingga kita secara hukum, sah sebagai partai politik karena terbentuknya 2,5 tahun sebelum Pemilu," jelasnya.

Patrice Rio Capella dan Ahmad Rofiq masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Nasdem saat ini.

" Nah ini berjalan terus. Kemudian, karena (masih tahap) verifikasi, kan tidak boleh ada perubahan keanggotaan. Makanya didiamkan saja sampai selesai verifikasi. Nah, sekarang verifikasi sudah selesai, sudah clear, kita sudah dinyatakan lolos, kita siapkan mengembalikan mandat yang diberikan Pak Surya Paloh tadi kepada yang memberikan mandat, yaitu Pak Surya Paloh untuk kembali membawa kapal besar ini menuju ketujuannya," sambung mantan KSAL ini.

Dia curiga, dari awal partainya memang hendak dijegal oleh partai-partai yang ada di Senayan. Tapi, Partai Nasdem melawan semua itu.

"Kita memang selalu dijegal oleh orang di Senayan sana. UU Partai Politik mengatakan hanya partai politik baru yang diverifikasi. Tapi kita melakukan judicial review (ke MK). Setelah uji materi, semua diverifikasi. Ternyata panik semua. Partai besar pun tidak punya suktruktur sampai tingkat bawah. Ternyata yang siap hanya Partai Nasdem. Kan begitu. Ada hikmahnya kita diperlakukan demikian. Karena justru kita siap," tandas Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya