Berita

presiden sby

NARKOBA

Presiden Tak Pernah Minta Pertimbangan BNN sebelum Memberikan Grasi

JUMAT, 09 NOVEMBER 2012 | 07:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY dinilai tidak mengambil pelajaran dari kontroversi pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba asal Australia, Corby beberapa saat lalu. Sehingga tetap memberikan hal yang sama kepada terpidana lainnya, seperti Ola.

Mantan Kepala Harian Badan Narkotik Nasional Togar Sianipar sejak awal tidak setuju terhadap pemberian grasi kepada Corby. "Kalau kita yang prihatin, ini sangat serius terhadap lost generatisan, kita sangat tidak setuju," katanya pagi ini di TVOne.

Togar mengatakan, sebelum memberikan grasi, mestinya presiden SBY meminta pertimbangan kepada banyak pihak. Karena belakangan ini katanya, BNN tidak pernah dimintai pertimbangan lagi.

"BNN tidak ada (dimintai) lagi. Karena BNN akan selalu menolak. Dari dulu menolak. BNN merasa tidak pernah dimintai pendapat. Mestinya bukan hanya alasan yurisidis, kemanusian, tapi bagaimana perilaku (terpidana narkoba) di penjara (sebagai pertimbangan sebelum memberikan grasi)," ujarnya.

Misalnya kasus terakhir, pemberian grasi kepada Ola, yang belakangan diketahui ternyata masih menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji. Sementara Mahkamah Agung yang dimintai pertimbangan, Togar mempertanyakan, sejauhmana mengetahui perilaku tahanan narkoba di Penjara.

"Makanya Kenapa tidak meminta pertimbangan kepada BNN, sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani P3GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P3GN)," tegas pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya