Berita

Yandri Susanto

Lagi, Dahlan Disarankan Bawa Kasus Pemerasan BUMN ke Ranah Hukum

KAMIS, 08 NOVEMBER 2012 | 17:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap oknum anggota DPR yang memeras perusahaan negara terus diapresiasi. Apresiasi juga datang bahkan dari kalangan anggota Dewan sendiri. Hal ini untuk memperbaiki BUMN dan termasuk DPR sendiri.

"Saya sangat tidak setuju kalau ada oknum DPR menjadikan BUMN sebagai sapi perahan," ungkap anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 8/11).

Karena itu, Yandri yang juga Ketua Umum Barisan Muda (BM) Penegak Amanat Nasional (PAN) ini mendukung langkah mantan Dirut PT PLN itu.

"Saya sebagai anggota DPR dan anak muda yang punya obsesi untuk membersihkan BUMN dan DPR mendukung. BM PAN mendukung apa pun yang dilakukan agar BUMN tidak menjadi sapi perahan," ungkapnya.

Namun, Yandri mengungkapkan, Dahlan harus menyatakan secara sejujur yang disertai bukti dan fakta soal adanya pemerasan itu agar tidak mengarah kepada fitnah. Karena, kalau tidak ada fakta dan hanya berdasarkan informasi katanya katanya, Yandri kuatir, bola (serangan) akan berbalik kepada Dahlan.

"Orang akan akan menuding dia hanya mencari popularitas dan mengalihkan isu. Akhirnya keinginan publik untuk bersih-bersih BUMN dan DPR tidak terjadi," ungkap legislator asal daerah pemillihan Lampung ini.

Makanya, Yandri menyarankan, selain mengadukan ke Badan Kehormatan DPR, Dahlan juga sebaiknya membawa kasus pemerasan itu ke penegak hukum. "Supaya itu menjadi resmi sehingga kita tidak berdebat di waung makan, di jalanan. Karena hukum adalah panglima," tandasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya