Berita

Benny Mamoto

Wawancara

WAWANCARA

Benny Mamoto: Tes Urine Hakim Dilakukan Mendadak, Seperti Pencuri Di Tengah Malam...

SELASA, 06 NOVEMBER 2012 | 08:48 WIB

Badan Narkotika Nasional (BNN) siap menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial (KY) melakukan tes urine para hakim.

“Ini penting dilakukan. Sebab, ha­kim pemakai narkoba bisa mempengaruhi putusannya saat menangani perkara,’’ kata Kepala Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Benny Mamoto, kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu BNN menangkap ha­kim PN Bekasi Puji Wijayanto saat pesta narkoba. Hakim Puji pun berkicau kepada Komisi Yu­disial (KY) bahwa banyak hakim di Jakarta kecanduan narkoba.

Kicauan itu disampaikan ke­pada Wakil Ketua KY Imam An­shari Saleh dan komisioner KY Su­parman Marzuki. Makanya KY menggandeng BNN untuk mem­berantas narkotika di lembaga pe­negak hukum, terutama  hakim. Ingin  memberikan shock therapy dengan melakukan tes urine.

Benny Mamoto selanjutnya mengatakan, waktu untuk mela­kukan tes urine bagi para hakim ini tidak bisa diberitahu sebelum­nya. Harus mendadak, tidak bisa di­jadwalkan.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa harus mendadak?

Kalau dikasih tahu, me­­reka bisa tidak pakai dulu, bisa puasa dulu kan. Artinya, tes urine dilakukan mendadak seperti pencuri di tengah malam. Kalau di­­ka­sih tahu ada pencuri, tentu orang sudah siap-siap.

Memangnya banyak penya­lah­gunaan narkoba yang dila­kukan hakim?

Penyalahgunaan narkoba oleh hakim belakangan ini semakin meningkat. Makanya perlu me­ningkatkan pengawasan terha­dap hakim. Dari informasi yang kami terima, penyalahgunaan nar­koba oleh aparat penegak hu­kum, khu­susnya hakim penga­dilan negeri terus meningkat. Bah­kan di ting­kat lebih atas pun ada.

Apa hakim agung juga mela­kukannya?

Itulah yang perlu kami lakukan tes urine. Kalau nanti ketahuan po­sitif menggunakan narkoba, se­cara internal bisa diambil lang­kah-langkah. Apakah nantinya di-assessment untuk direhabili­tasi atau diberikan sanksi.

Saya rasa, hal itu sangat pen­ting supaya tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan ba­gi institusinya dan tentunya ba­gi masyarakat banyak.

Apa langkah yang perlu dila­kukan MA?

Kami mendorong agar ada ini­siatif dari masing-masing ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA melakukan tes urine para hakim.

Seharusnya dengan tertangkap­nya hakim Puji, ada upaya mak­simal memerangi narkoba. Se­bab, adanya perilaku hakim se­perti itu tentu mencoreng lem­ba­ga tersebut.

Apalagi dengan mengkonsum­si narkoba para hakim ini bisa mengambil keputusan ngawur, me­rugikan masyarakat, dan me­nimbulkan perilaku me­nyim­pang.

Perlikau menyimpang se­perti apa?

Perilaku menyimpang itu bisa sa­ja hakim tersebut main wanita, melakukan korupsi, mencuri, ter­masuk melakukan kekerasan. In­tinya, akibat  menggunakan nar­ko­ba ini sangat berbahaya.

Apakah tes urine ini bisa mem­­buat hakim yang meng­gu­na­kan narkoba jera?

Imbasnya tidak hanya itu. Tapi bagi orang yang mau mencoba-co­ba menggunakan narkoba, bisa ng­gak jadi. Sebab, takut keta­huan. Sebenarnya tes urine ini lang­­kah sederhana, tapi sangat pen­ting. Harus diketahui juga bahwa harga tes urine ini nggak seberapa jika dibandingkan de­ngan resi­konya.

Apakah keinginan tes urine itu sudah ada tanggapan dari MA?

Sampai sekarang belum ada. Kami akan coba menunggu. Him­bauan sudah kami berikan, lebih baik mencegah dini, dan men­deteksi dini. Daripada nanti BNN harus turun dan menang­kap.

Namun, yang jelas BNN tidak akan berhenti di hakim Puji. Sela­gi ma­sih ada yang menggunakan nar­koba, kami akan ambil tin­da­kan.

Apakah tes urine ini akan di­la­kukan terhadap seluruh ha­kim di Indonesia?

Kita mulai di Jakarta dulu. Ka­mi berharap dengan langkah ini men­jadi pelajaran bagi hakim se­lu­ruh Indonesia. Masa sudah tahu begini, masih diam saja. Kalau ada yang tertangkap lagi kan ma­lu sendiri.

Kalau saya sebagai pimpinan­nya di lembaga itu, ketika ada war­­ning se­perti ini dari BNN, ma­­ka saya akan cepat-cepat me­la­kukan lang­kah-langkah. Jangan sampai ins­titusi ini jadi malu. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Transaksi Jakarta Melonjak Triliunan Selama Ramadan

Minggu, 22 Maret 2026 | 08:18

Pengiriman Pasukan ke Gaza Harus Lewat Mekanisme PBB

Minggu, 22 Maret 2026 | 07:51

Lapangan Banteng Disiapkan Jadi Lokasi Halalbihalal Warga Jakarta

Minggu, 22 Maret 2026 | 07:09

Ekspor Ikan RI dari Januari Hingga Lebaran 2026 Capai Rp16,7 Triliun

Minggu, 22 Maret 2026 | 06:51

Mengulas Kisah Leluhur Nabi Muhammad

Minggu, 22 Maret 2026 | 06:27

Gema Takbir Idulfitri Ubah Nuansa Angker Lawang Sewu

Minggu, 22 Maret 2026 | 05:59

TNI dan Gapoktan Songsong Asta Cita Lewat Panen Raya di Merauke

Minggu, 22 Maret 2026 | 05:45

Kerajaan Nusantara dan Cadangan Devisa Emas

Minggu, 22 Maret 2026 | 05:17

Kemnaker Perluas Akses Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Minggu, 22 Maret 2026 | 04:58

Darurat Keselamatan Maritim

Minggu, 22 Maret 2026 | 04:28

Selengkapnya