Berita

Abdul Haris Semendawai

Wawancara

WAWANCARA

Abdul Haris Semendawai: Kalau Pak Dahlan Minta, Kami Siap Beri Perlindungan

SELASA, 06 NOVEMBER 2012 | 08:28 WIB

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merespons cepat langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang doyan malak BUMN.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menyatakan lem­baganya siap memberikan perlin­dungan kepada Menteri BUMN Dahlan.

“LPSK tentunya akan selalu siap memberikan perlindungan pada siapapun termasuk kepada menteri Dahlan Iskan” Katanya kepada Rakyat Merdeka, ke­marin.

Seperti diketahui Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mem­beberkan dua nama Anggota DPR yang memalak BUMN ke Ba­dan Kehormatan (BK) DPR. Kedua nama itu berasal dari dua fraksi besar di DPR. Menurutnya, dua BUMN melapor kepadanya, dua oknum anggota DPR meng­ancam tak meloloskan pemba­ha­san anggaran penyertaan modal pemerintah bila permin­taan pada BUMN tak dikabulkan.

Modus lain, menurut Dahlan, adalah tuntutan menggelar rapat di berbagai lokasi mewah dengan tanggungan BUMN, meski fasi­litas gedung DPR tersedia.

Dalam sejumlah kasus ko­rupsi yang terungkap di sidang Penga­dilan Tindak Pidana Ko­rupsi muncul pula modus pe­nye­rahan uang untuk ‘me­licin­kan’ pembahasan atau pe­nyusunan UU tertentu, yang akan menen­tukan nasib BUMN/lembaga atau kementerian tertentu.

Abdul Haris melanjutkan, in­formasi yang disampaikan Dahlan menarik untuk perbaikan di masa mendating. Namun tentunya harus dibarengi dengan data-data.

“Kalau datanya benar dan akurat, masak tidak kita lindungi. Malah itu kewajiban kami,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Benar LPSK akan mem­berikan perlindungan?

Ya. Bukan hanya Pak Dahlan Iskan, semua orang yang merasa terancam akan informasi yang dia beberkan, akan kita berikan perlindungan.

Mekanismenya bagaimana?

Tentunya harus ada per­mintaan.

Kenapa begitu?

Itu kan memang mekanisme yang berlaku, nggak bisa juga tiba-tiba kita berikan perlindu­ngan. Kalau yang bersangkutan tidak mau kan nggak bisa dipaksakan.

Jadi Dahlan harus mengaju­kan permintaan?

Ya, itu tergantung beliau saja.

Perlindungan yang diberi­kan seperti apa?

Kalau diminta, tentunya kami akan memberikan perlindungan atas tidakan yang akan memba­ha­yakan nyawa si pemberi infor­masi. Jadi, setelah diberikan ten­tunya dia bisa dengan tenang memberikan informasinya tanpa harus takut.

Itu artinya Dahlan harus bongkar semua?

Kalau itu, kita serahkan pada yang bersangkutan untuk mem­bongkar semua info yang ia miliki. Kita hanya bertugas mem­berikan perlindungan saksi atau korban dari bahaya yang meng­ancamnya.

Apakah laporan Dahlan Iskan bisa membahayakan dirinya?

Semua kemungkin bisa saja terjadi. Jadi tidak ada salahnya toh, kalau mendapatkan perlin­dungan.

Apakah akan dipelajari dulu infonya?

Kami pokoknya akan mem­berikan perlindungan terhadap Dahlan Iskan terlebih bila info yang diberikannya mengandung keakuratan dan merupakan sebuah tindakan pidana.

Kenapa harus akurat?

Tentu informasi yang disam­paikan adalah informasi yang sangat penting dan dapat diper­tanggungjawabkan.

Kenapa harus mengandung tindakan pidana juga?

Memang aturannya begitu. LPSK hanya mengikuti aturan yang ada saja.

Apakah laporannya sudah memenuhi?

Nanti dulu lah. Ini kan baru melaporkan dan masih dalam proses penelusuran.  [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya