Ali Masykur Musa: Kami Siap Audit Investigasi Keuangan Sekretariat MA

Bila ada permintaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap melakukan audit investigasi keuangan sekretariat Mahkamah Agung (MA).

‘’Pada dasarnya semua lem­ba­ga negara hasus diperiksa keua­ngannya. Tapi kalau ada per­min­taan khusus agar dilakukan audit investigasi, tentu kami siap me­la­kukannya,’’ ujar anggota BPK  Ali Masykur Musa kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Ha­kim Agung Gayus Lumbuun ber­harap BPK melakukan audit in­vestigasi terhadap keuangan MA, khususnya sumbangan pribadi yang diberikan Sekretaris MA Nurhadi.

Gayus menilai sumbangan ter­sebut harus transparan. Bahkan jika sumbangan melebihi Rp 10 juta, harus dilaporkan ke KPK.

Menurut Gayus Lumbuun, sum­bangan kepada instansi ne­gara harus dilaporkan secara res­mi kepada negara. Jika tidak, ma­ka bisa berakibat fatal. Apalagi da­lam setahun MA mendapat ku­curan APBN Rp 5,6 triliun . Dengan dana tersebut, Nur­hadi diminta menjelaskan ke publik apakah cukup atau ti­dak anggaran itu per tahunnya.

Ali Masykur Musa selanjutnya mengatakan, sumbangan kepada lem­baga negara, terutama lemba­ga hukum seperti MA, sama sekali tidak dibenarkan.

“Sumbangan seperti itu kan tidak boleh. Kalau kondisinya se­perti itu, bisa saja dilakukan audit investigasi,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa tidak boleh me­nyum­bang?

Iya dong. Dalam aturan yang ada, semua alat negara yang me­nerima dana pribadi karena ala­san apapun tidak diperkenankan dan melanggar aturan.

Kalau penerimaan itu dila­porkan?

Tidak boleh juga. Penerimaan negara itu kan harus dari APBN. Be­lanja negara itu dari APBN, bu­kan orang per orang. Apalagi dari pegawai MA kemudian di­ma­sukkan menjadi aset MA. Itu juga tidak boleh.

Apakah ketidakadilan fasili­tas hakim agung dan PNS itu akan diperiksa BPK juga?

Saya rasa itu urusan rumah tang­ga MA. Mulai dari gaji, tun­ja­ngan dan fasilitas lainnya, menjadi kewenangan tata kelola keuangan rumah tangga MA.

O ya, apa saja yang dipe­rik­sa?

Yang menjadi kewenangan BPK dalam konteks pe­meriksaan keuangannya dan dari segi pe­meriksaan kinerja lem­ba­ga juga menjadi bagian pemerik­saan BPK.

Apakah perorangan bisa me­minta BPK melakukan audit investigasi sebuah lembaga negara?

Tidak bisa. Tentu harus insti­tusi. Bisa dari DPR, dalam hal ini Komisi III atau lembaga lain­nya. Pada prinsipnya selama ada per­mintaan, kami bisa masuk me­lakukan pemeriksaan kepada sia­papun, termasuk MA dan KPK.

Apakah ada permintaan langsung dari DPR atau lain­nya?

Selama ini sih belum ada per­mintaan untuk audit investigasi dari lembaga atau institusi mana­pun, agar keuangan sekretariat MA diaudit. Tapi  sekali lagi, ka­mi juga bisa berinisiatif. Kami  siap memeriksa siapapun dan apapun. [Harian Rakyat Merdeka]