Berita

syahganda nainggolan

ASEAN Biarkan ‘Pemusnahan’ Etnis Muslim Rohingya

RABU, 24 OKTOBER 2012 | 12:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tindakan keji berupa pembunuhan, penganiayaan dengan pemerkosaan, penjarahan harta benda, pembakaran pemukiman dan penodaan sarana ibadah, pengisolasian diikuti pengusiran, maupun sejumlah penistaan lain yang mengindikasikan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia (HAM) sampai kini masih dialami etnis muslim Rohingya di Myanmar.

Aksi keji itu masih berlangsung karena disengaja kelompok ekstremis Budha yang melibatkan aparat keamanan pemerintah.

"Semua bentuk kejahatan kemanusiaan dan ancaman itu memiliki tujuan ’pemberangusan’ ataupun ’pemusnahan’ atas keberadaan umat Islam di sana, yang praktiknya ditolerir oleh pemerintahan junta militer Myanmar," ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu (24/10).

Sementara itu, katanya, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama regional Asia Tenggara yakni ASEAN (Association of Southeast Asia Nations), juga dirasakan aneh. Karena masih membiarkan tragedi pembantaian warga sipil beragama di negara koleganya sendiri, yang sejauh ini menelan ribuan korban jiwa dengan sebagian besar pria disusul perempuan dan anak-anak termasuk balita.

Di luar itu, tambah Syahganda, tak terhitung berapa orang yang mengalami kelaparan hingga menderita
penyakit mengkhawatirkan, akibat adanya blokade bantuan internasional bagi muslim Rohingnya.

"ASEAN dan utamanya Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam sebagai negara berpenduduk muslim, sepatutnya mengambil prakarsa serius guna menghentikan situasi kelam yang diciptakan untuk merenggut nyawa dan memberangus etnis muslim Rohingya secara barbar. Karena fenomena seperti itu tidak pantas terjadi di era moderen yang mendasarkan prinsip saling menghargai kebebasan beragama atau rasa kemanusiaan,” jelas anggota dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Pusat itu.

Ia pun menyesalkan, peristiwa getir dan biadab itu tidak memperoleh perhatian sama sekali dari pejuang HAM Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang juga memimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (LND) selaku pemenang suara mayoritas di parlemen. Lebih lagi, Suu Kyi merupakan pemenang nobel untuk kategori perdamaian dan kemanusiaan (1991).

Menurut Syahganda, pemerintah Myanmar seharusnya dapat mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang dialami kalangan muslim Rohingya karena sudah terjadi cukup lama.

Bahkan, akibat malapetaka yang terjadi pada etnis Rohingya, protes keras kerap disampaikan berbagai kelompok pejuang kemanusian di dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), selain tak sedikit negara ikut mengutuk di antaranya Amerika Serikat, yang meminta pemerintah militer Myanmar menghentikan pertumpahan darah dengan menyebabkan penderitaan muslim Rohingya itu.

Namun faktanya, pemerintah di negara itu tetap mendukung upaya pembunuhan sekaligus pengusiran, dan memberlakukan etnis Rohingya tanpa status kewarganegaraan di Myanmar sejak berabad-abad lamanya.

Dari jumlah penduduk Myanmar sekitar 50 juta saat ini, terdapat 89 persen berbangsa Burma sebagai pemeluk agama Budha di wilayah negara seluas 678,000 km2 itu. Sedangkan minoritasnya terdiri etnis Karen, Chin, Kachin, Shan, dan Rohingya yang memeluk Islam berkisar 4-5 persen dari total penduduk Myanmar.

Muslim Rohingya pada umumnya mendiami Provinsi Arakan (dulu dikenal Rakhine). Mereka sudah berdatangan ke Myanmar mulai abab 8-9 Masehi dengan mengembangkan jalur perdagangan, yang meliputi asal-usul Benggali (Bangladesh), Turki, Persia, serta dari kawasan Arab. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya