Berita

ilustrasi

BPK Harus Audit Kasus Penyelundupan Minyak Mentah di Kepri

RABU, 24 OKTOBER 2012 | 11:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penyelundupan minyak mentah ke luar negeri dari awal sudah diduga merupakan permainan mafia minyak yang ditengarai juga melibatkan oknum di BP Migas, BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, perusahaan eksplorasi, eksportir, serta penegak hukum.

Demikian disampaikan Pesiden Lumbung Informasi Rakyat HM. Jusuf Rizal terkait terkuaknya kasus penyelundupan minyak mentah yang ditangkap Bea dan Cukai di Kepulauan Riau senilai Rp210 miliar.

"Ini merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik dan sudah beroperasi sejak lama,” kata Jusuf Rizal di Jakarta, (Rabu, 24/10).

Karena itu, dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. BPK harus mengungkap kepada publik siapa pemilik dan penanggung jawab kapal MT Martha Global yang akan menyelundupkan minyak mentah ke malaysia dengan membawa 35 ribu kiloliter pada 19 September lalu.

Terkait hal itu, Direktur Blora Center-tim relawan yang dibentuk untuk mendukung SBY pada Pilpres 2004/2009- menegaskan, Pertamina tidak bisa lepas tangan dengan hanya mengirimkan surat terguran kepada pemilik kapal dan untuk sementara MT Martha Global sudah dimasukkan dalam daftar hitam, karena kapal tersebut merupakan transpoter minyak Pertamina.

"Perlu dilakukan audit investigasi dan diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu turun tangan," tegasnya.

Penyelundupan minyak di kepulauan Riau bukan hanya terjadi kali ini. Sudah berulangkali dan mafia minyak itu melibatkan perusahaan serta jaringan kejahatan internasional.

Melihat banyaknya kebocoran dan mafia minyak di Indonesia, Jusuf juga mendesak Presiden SBY membentuk tim khusus memantau produksi minyak dan distribusinya. Alasanya, masalah minyak merupakan kejahatan multinasional dan berdampak langsung pada kegiatan usaha serta hajat hidup masyarakat Indonesia. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya