Berita

johan budi/ist

Politik

Perlu Validasi Arahkan Kasus Wa Ode kepada Mirwan Amir

KAMIS, 18 OKTOBER 2012 | 16:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

KPK berharap hakim menjatuhkan vonis terhadap Wa Ode Nurhayati dengan arif. Oleh KPK, Wa Ode  disangka dengan dua sangkaan sekaligus, yakni kasus suap Dana Percepatan Infrastruktur Daerah dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Ini kali pertama KPK gunakan dua sangkaan sekaligus. Tentu harapan KPK adalah hakim dengan kearifannya akan memutus perkara ini dengan melihat fakta dan bukti dari jaksa KPK," ujar Jurubicara KPK, Johan Budi SP kepada media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/10).

Ia berharap, tuntutan dan dakwaan yang telah dibuat KPK didengarkan oleh hakim.

Johan menambahkan, akan ada pengembangan dari kasus tersebut. Dari sidang bisa dilakukan validasi atas keterangan dan fakta-fakta lainnya. Tak tertutup itu dilakukan terhadap politisi Partai Demokrat Mirwan Amir.

" Perlu diketahui saksi dan terdakwa di persidangan itu di bawah sumpah, tapi tidak serta merta orang-orang yang disebut itu akan dijadikan tersangka. Untuk menuju penyelidikan baru perlu dilakukan validasi," kata dia.

Terkait perintah hakim yang memimpin sidang Wa Ode, bahwa harus segera menetapkan Haris Surahman sebagai tersangka, Johan menjawab hal itu juga jadi bagian validasi yang dilakukan.

"Itu bagian dari pengembangan kasus. Info dan data tersebut kalau sudah ada dua alat bukti yang firm," tandas Johan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya