Berita

ilustrasi/ist

Hakim PW Pecandu Narkoba Harus Dihukum Berat!

KAMIS, 18 OKTOBER 2012 | 14:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dunia kehakiman Indonesia kembali tercoreng. Setelah ramai Hakim Agung membatalkan vonis mati terpidana narkoba, kali peristiwa yang memiriskan terjadi sebaliknya. Hakim diduga menjadi pelaku konsumsi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menangkap seorang hakim PW yang bertugas di wilayah Bekasi, Jawa Barat karena terlibat kasus narkoba. Hakim berinisial PW tersebut ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba. PW dikabarkan tertangkap tangan saat sedang pesta narkoba dengan tiga perempuan.

Atas kejadian ini, Anggota Komisi III DPR, Indra sangat menyesalkan sekaligus mengecam prilaku hakim tersebut.


"Kalau ada hakim pencandu narkoba, bagaimana mungkin dia bisa menegakkan hukum dan memberikan hukuman setimpal buat bandar narkoba," ujar Indra kepada Rakyat Merdeka Online siang ini, Kamis (18/10).

Untuk itu, politisi PKS ini meminta MA segera memecat hakim PW, serta diberikan dengan hukuman berat dan tambahan pemberatan hukuman. Karena bgmnpun PW adalah seorang penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan menjadi contoh untuk yang lain.

"Selain itu, MA harus melakukan evaluasi pola pembinaan dan pengawasan hakim. MA harus mampu menjangkau dan memastikan tidak ada hakim-hakim lainnya berprilaku seperti PW. Ini sangat penting, mengingat hakim ada garda terakhir penagakkan hukum," pungkasnya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya