Berita

ilustrasi

GMN akan Kawal Upaya Pemutusan Mata Rantai Korupsi di Parpol

RABU, 17 OKTOBER 2012 | 17:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Maraknya tindak pidana korupsi di kalangan gubernur/bupati/walikota tidak lepas dari praktik mahar atau setoran kepada partai pengusung untuk mendapat tiket sebelum pemilihan kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Garda Muda Nasional (GMN) Kuntun Khoiru Basa petang ini (Rabu, 17/10). GMN merupakan organisasi sayap PAN.

"Ini merupakan analisa GMN selama ini dengan mengamati mengapa para bupati/walikota/gubernur banyak yang tersangkut dan akhirnya nyantri di balik jeruji," ujarnya.

Kuntum menjelaskan, PAN sejak awal telah memulai memberantas korupsi dari rumah sendiri. Yakni dengan cara ditiadakannya pungutan/mahar bagi calon bupati/walikota atau gubernur.

"Pak Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) sebagai Bapak Reformasi Jilid 2 secara tegas mengatakan tidak boleh memungut sepeser pun dari para calon. Dan siapapun kader yang kedapatan melakukan hal tersebut, akan ditindak dan dipecat," ungkap Kuntum.

Atas ketegasan dan sikap Hatta Rajasa itu, saat ini sudah ada tiga Ketua DPD PAN di daerah yang dipecat karena melakukan pemungutan kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

"Langkah yang dilakukan oleh Hatta Rajasa merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia dan patut ditiru oleh partai-partai lain. Bila perlu dibuatkan aturan baku berupa UU-nya," usul Kuntum.

Karena apabila praktik mahar ditiadakan, Kuntum yakin kepala daerah yang terpilih tidak lagi kebingungan mencari uang-uang haram melalui korupsi untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar mahar kepada parpol pengusung.

"Saya selaku Ketua Umum GMN berani mengklaim bahwa hanya PAN partai yang bersih dari pungutan mahar tersebut," jelas Kuntum.

Karena itulah, dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2012, yang diperingati setiap 28 Oktober, GMN akan membuat terobosan baru. Yakni melakukan pengawalan untuk membasmi sumber-sumber korupsi. "Korupsi yang telah berurat berakar di Indonesia harus diputus dari akar-akarnya. Salah satu letak akar tersebut ada di parpol," demikian Kuntum. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya