Berita

Ahmed Zaki Iskandar

KEKERASAN TERHADAP PERS

TNI Harus Kedepankan Proses Dialog Bukan Kekerasan!

RABU, 17 OKTOBER 2012 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar, menyesalkan tindak kekerasan perwira TNI AU  terhadap fotografer Riau Pos Didi Herwanto yang hendak mengambil gambar jatuhnya pesawat Hawk 200 kemarin.

Menurutnya, oknum TNI AU yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, baik itu secara intern organisasi maupun jalur hukum pidana.

"Secara internal organisasi, tentunya harus ada sanksi administrasi yang tegas terhadap oknum TNI AU yang melakukan tindakan kekerasan tersebut, " tutur Zaki (Rabu, 17/10).

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang ini menambahkan peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum TNI sungguh tidak mencerminkan jatidiri TNI yang selama ini mengatakan TNI  berasal dari  rakyat, oleh rakyat,  dan untuk rakyat.

"Semestinya TNI mengedepankan proses dialog kepada masyarakat termasuk dengan kalangan pers, " tutur Zaki.

Lebih jauh Zaki mengatakan selain membuat kronologis peristiwa, TNI harus segera memberi keterangan dan menjelaskan mengapa lokasi jatuhnya pesawat Hawk tertutup untuk umum.

"Sebab, memang kadang-kadang ada jalur-jalur yang dipahami oleh TNI AU sendiri, apakah lokasi jatuhnya pesawat tersebut terbuka untuk umum atau tidak. Tapi bukan itu lantas dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan," tutur Zaki.

Anggota DPR yang disebut sebut sebagai calon kuat Bupati Kabupaten Tangerang ini mengapresiasi langkah TNI AU yang telah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Namun, Zaki berharap TNI AU dapat membantu membantu proses pengobatan dan mengganti peralatan fotografer yang rusak  akibat penganiayaan tersebut.

"Saya berharap peristiwa ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi, " ujar Zaki. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya