Berita

wiranto

Hanura Tak Persoalkan Kalau Terjadi Perang Bintang di 2014

KAMIS, 11 OKTOBER 2012 | 09:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mengganggap wajar purnawirawan jenderal TNI terjun ke dunia politik, termasuk apabila meramaikan bursa pemilihan presiden 2014 mendatang.

"Kita melihat beliau (purnawirawan jenderal) ini setelah tidak berdinas lagi di TNI, mereka adalah sipil, seperti rakyat pada umumnya," ujar Saleh kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 11/10).

"Tetapi memang latar belakang mereka tidak bisa kita hindari (untuk jadi penilaian). Mereka mempunyai kelebihan di dalam memimpin dan menata organisasi, kedislipilan yang tinggi, teratur," ujar Saleh.

Meski begitu, untuk menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini ke depan, menurut Saleh, tidak hanya melihat latar belakangnya. Tapi, apakah calon itu memang punya jiwa kepemimpinan.

"Kebetulan memang, Pak (Jenderal Purn) Wiranto (Ketua Umum DPP Hanura) mempunyai leadership yang kuat. Itu tebukti. Keberanian beliau mengambil sikap atau keputusan, walau keputusan itu tidak menguntungkan dirinya. Misalnya, beliau berhasil mengawal dan mengantarkan proses reformasi tahun 1998. Kalau beliau ambil kekuasaan, bisa. Tapi tidak mau," jelas Saleh.

"Dengan (leadership) ini, kita harapkan, (Wiranto) dapat memimpin bangsa," sambung Saleh.

Pada acara peluncuran buku karya Alumni AKABRI tahun 1970 di Balai Kartini, Jakarta, pekan lalu, Presiden SBY mengungkapkan, bahwa purnawirawan jenderal TNI patut diperhitungkan di Pilpres 2014.

Pernyataan SBY ini semakin menguatkan prediksi banyak kalangan bahwa akan terjadi perang bintang pada pilpres mendatang. Kalau pun itu terjadi, Hanura tak mempersoalkan.

"Yang nggak ada masalah. Kita serahkan kembali kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Rakyat sudah melihat rekam jejak baik saat masih berada di militer atau sudah keluar setelah dari militer.  Serahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya," jawab Saleh.

Kalau terjadi perang bintang pada pilpres mendatang, Jenderal (purn) Wiranto diprediksi paling senior. Karena mantan Panglima ABRI dan Menhankam itu merupakan alumni AKABRI tahun 1968.

Saleh tak menampik kemungkinan itu. Tapi dikatakannnya lagi, yang harus jadi penilaian apakah seseorang pas untuk memimpin, bukan faktor usia, tua-muda. Tapi, apakah seseorang itu punya jiwa kepemimpinan dan visi untuk memajukan Indonesia. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya