Dorongan agar Presiden SBY Turun Tangan Terus Disuarakan

Perseteruan antara dua institusi penegak hukum, Kepolisian dan KPK harus segera diakhiri. Karena itu, Presiden SBY harus segera turun tangan. Sebab, sebagai kepala pemerintahan dan dengan segala kewenangannya, SBY tentu dapat menyelesaikan polemik yang ada.

"Penyelesaian polemik antara kepolisian dan KPK hanya bisa dilakukan bila SBY memiliki political will. Kalau SBY mau turun tangan, tentu segera selesai. Apalagi, Kapolri berada langsung di bawah kordinasi presiden," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 8/10.

Saleh mengkhawatirkan bila polemik itu dibiarkan berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah. Pertama, agenda pemberantasan korupsi yang selalu digaungkan SBY akan menjadi terganggu. Kedua, pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegaduhan ini akan memanfaatkannya untuk kepentingan temporal mereka. Ketiga, dapat menimbulkan distrust terhadap kepolisian di tengah-tengah masyarakat.

"Yang lebih berbahaya adalah bisa saja muncul praduga di kalangan masyarakat bahwa SBY sengaja membiarkan polemik itu berlanjut. Kalau praduga ini muncul, maka SBY akan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pelemahan KPK. Tentu ini akan merugikan pemerintah dan juga masyarakat," sambung Saleh.

Praduga ini sangat beralasan. Apalagi, polemik ini muncul setelah KPK mengumumkan akan ada tersangka dalam kasus bailout Bank Century. Jangan-jangan, polemik ini sengaja diciptakan agar kasus Century itu tenggelam ditelan perseteruan kepolisian dan KPK.

"Dugaan-dugaan tersebut kita harapkan salah. Agar dugaan itu betul-betul salah, maka SBY harus turun tangan. KPK dan kepolisian harus bergandengan tangan lagi menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya, kasus Century," demikian Saleh yang juga dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Hari ini, pimpinan KPK bersama Kapolri akan mengadakan pertemuan. Selain itu, Presiden SBY juga akan memberikan keterangan terkait ketegangan dua institusi penegak hukum itu hari ini atau besok. [zul]