Berita

UU Industri Pertahanan Kado Ulang Tahun TNI Ke-67

JUMAT, 05 OKTOBER 2012 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hari ini, Jumat (5/10), TNI memperingati hari jadinya yang ke-67. Peringatan Hari TNI Ke-67 dipusatkan di Monumen Nasional yang telah "disulap" menjadi basis militer TNI AD. 

Bagi anggota Komisi I DPR RI, Ahmed Zaki Iskandar, peringatan Hari TNI kali ini terasa lebih istimewa. Pasalnya, DPR telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan menjadi Undang-Undang Industri Pertahanan dalam Rapat Paripurna Selasa kemarin (2/10).

"Semoga undang-undang tersebut menjadi kado ulang tahun TNI, " tutur Zaki di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (5/10).

Lebih jauh Zaki mengatakan UU Industri Pertahanan akan menjadi tonggak kebangkitan industri pertahanan dalam negeri. Sejauh ini, alutsista TNI lebih mengandalkan peralatan tempur yang dibeli dari luar negeri.

"Mudah-Mudahan dengan terbitnya Undang-Undang Industri Pertahanan, potensi industri strategis dalam negeri dapat lebih dikedepankan, " tutur Ketua DPD Partai Golkar Kab. Tangerang ini.

Sejauh ini, kata Zaki, sebenarnya industri strategis pertahanan mempunyai potensi yang sangat besar dan tidak kalah dengan luar negeri. Ditinjau dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun hasil produksinya tidak kalah dengan produk luar negeri.

Untuk itu, lahirnya UU Industri Pertahanan akan membuat industri strategis pertahanan dalam negeri dapat lebih berdaya serta mengurangi ketergantungan terhadap alutsista dari luar negeri.

"Selain memberdayakan industri strategis dalam negeri, kehadiran Undang-Undang Industri Pertahanan diharapkan juga akan mempercepat  kemandirian industri dalam negeri, " ujar Zaki, yang juga calon bupati Kabupaten Tangerang ini.

Zaki menilai terbitnya UU Industri Pertahanan akan membuat TNI lebih profesional lagi sehingga dapat mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan NKRI. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya