HUT TNI, Perayaan di Tengah Hilangnya Kedaulatan Bangsa dan Korupsi Menggila

Peringatan HUT TNI ke-67 yang digelar sangat megah di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hari ini (Jumat, 5/10), dengan inspektur upacara Presiden Yudhoyono, terasa getir dan kehilangan ruh karena pada saat yang sama “bayangkari negara dan bangsa” itu harus berhadapan dengan realitas kehidupan bangsanya yang kedodoran hampir di semua lini, terutama dalam penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Adhie M Massardi, jubir Presiden RI era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada Rakyat Merdeka Online di Jakarta siang ini.

"Padahal substansi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, yang menjadi sumber tatanilai bagi para prajurit TNI adalah setia, mengabdi dan menjaga dengan taruhan nyawa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutur Adhie.

Tapi kalau dilihat apa yang terjadi sekarang di negeri kita yang telah kehilangan kedaulatannya, tutur Adhie, terasa sekali TNI seoah tidak menjalankan Sapta Marga dan tata nilai keprajuritan lainnya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini memberi contoh, luas wilayah NKRI yang 195 juta Ha itu, sekitar 170 juta Ha (92%) dalam bentuk perkebunan, pertambangan, dan lain-lain sudah dikuasai pemilik modal (asing dan antek-anteknya).

Di sektor industri penting, seperti jasa keuangan perbankan, asuransi, dan telekomunikasi, lebih dari 60% dikuasai asing. Ditambah dengan utang luar negeri yang mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun, maka kontrol atas sektor keuangan (dan kebijakan pemrintahan) praktis sepenuhnya sudah dikendalikan pihak asing.

“Jadi kalau mengacu kepada prinsip bernegara, yaitu adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan, maka dalam tubuh NKRI sekarang ini hanya tinggal penduduk saja. Sedangkan wilayah dan pemerintahan sudah dikuasai asing,” jelas Adhie.

Di dalam negeri, kedaulatan hukum yang menjadi pilar penting adanya negara (pemerintahan) setali tiga uang. Sama saja. Hukum nyaris lumpuh, terutama di hadapan para perampok kekayaan negara.

Korupsi merajalela dan semakin menggila. Para koruptor menjadi sangat profan, terbuka dan tak memiliki rasa malu.

Meskipun sudah jadi tersangka dan dipublikasikan media massa, masih bisa cengengesan. Sementara yang belum jadi tersangka tapi skandalnya sudah menjadi pengetahuan publik, seperti dalam kasus rekayasa bailout Bank Century, bisa hadir dalam acara-acara peringatan hari antikorupsi.

 â€œPertanyaannya, apa semua indikator itu diketahui pula oleh jajaran TNI? Kalau tidak tahu, ini keterlaluan. Tapi kalau tahu, dan membiarkan semua ini terus berjalan, lebih keterlaluan lagi,” ujar penyair Negeri Para Bedebah ini.

Meskipun sudah jadi tersangka dan dipublikasikan media massa, masih bisa cengengesan. Sementara yang belum jadi tersangka tapi skandalnya sudah menjadi pengetahuan publik, seperti dalam kasus rekayasa bailout Bank Century, bisa hadir dalam acara-acara peringatan hari antikorupsi.

 â€œPertanyaannya, apa semua indikator itu diketahui pula oleh jajaran TNI? Kalau tidak tahu, ini keterlaluan. Tapi kalau tahu, dan membiarkan semua ini terus berjalan, lebih keterlaluan lagi,” ujar penyair Negeri Para Bedebah ini.

“Jadi, perlukah kita mengucapkan Dirgahayu TNI? Atau, kita harus koprol dan lalu bilang wooow...?!” tandasnya. [zul]