Dipo Alam: Saya Bukan Kader Demokrat

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menuai kritik dari beberapa kalangan setelah pada Jumat lalu mengumumkan rekapitulasi jumlah permintaan izin pemeriksaan pejabat negara yang masuk ke meja Presiden SBY.

Dengan tenang, Dipo mengatakan, tak ada niat cari muka kepada Presiden SBY. Pengungkapan data mengenai permintaan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah dari kader parpol yang terlibat korupsi, bukan untuk menembak Golkar dan PDIP, bukan dalam rangka politik devide et impera, atau menjegal pencapresan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical, seperti yang dituding kalangan Golkar.

Dia hanya bermaksud menyampaikan data sesuai fakta, bukan mengarang suatu cerita. Untuk itu, ia minta orang-orang Golkar dan PDIP tidak salah sangka atau kebakaran jenggot sehingga bikin tudingan ngawur.

Dipo bilang, tidak apa-apa dituduh cari muka pada presiden. Tapi itu tidak betul, karena ia tidak pernah berniat begitu. Untuk diketahui, kata dia, menjadi Seskab bukan karena keinginannya, tetapi diminta Presiden SBY, sehingga Dipo tidak takut kehilangan jabatan tersebut.

"Nggak apa-apa saya dituduh carmuk, saya tak pernah lakukan itu. Tetapi setelah bergabung, saya tetap konsisten dengan pendirian saya untuk mengawal presiden SBY hingga 2014 yang dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia jadi presiden. Buat  saya, SBY masih yang terbaik dalam menjalankan pembangunan dan memberantas korupsi," tegas Dipo Alam kepada Harian Rakyat Merdeka, yang dimuat pada edisi hari ini (Senin, 1/10).

Ia yakin, tanpa data yang diungkapkan pun, masyarakat sudah tahu sepak terjang orang-orang parpol dan mereka punya catatan kader-kader parpol yang terlibat korupsi. Memang gejala terbesarnya ada di parpol, 90 persen dari 80 perses kasus korupsi di Indonesia, dilakukan oleh kader partai politik baik di eksekutif dan legislatif. Di pusat maupun di daerah.

"Saya bukan anggota Demokrat. Saya tidak rugikan partai-partai manapun. Saya tidak menembak Golkar dan PDIP. Saya justru sesalkan dan mengkritik kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi karena tindakan mereka telah mencoreng citra Presiden SBY,”  katanya.

Dipo menjelaskan, berkali-kali Presiden SBY mengingatkan agar pejabat pemerintah pusat dan daerah tidak kongkalikong dengan oknum anggota DPR dan DPRD dalam pembahasan APBN dan APBD. Presiden selalu wanti-wanti agar uang negara atau uang rakyat itu tidak dipakai untuk kepentingan pribadi.

"Jadi, kita bermaksud mengingatkan agar partai politik membina kader yang jadi pejabat negara, baik di eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun di daerah untuk tidak korupsi. Semua harus ikut mengawal agar uang rakyat ini tidak diselewengkan,” ujar Dipo Alam.  [zul]