Berita

sutan bhatoegana

Sutan Bhatoegana: Dulu Presiden Diminta Beberkan Partai Terkorup

SENIN, 01 OKTOBER 2012 | 09:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dalam Forum Silaturahmi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Rabu, (13/6) lalu, Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY mengungkapkan, bahwa Demokrat bukanlah partai terkorup sebagaimana diberitakan banyak media.

Saat itu, SBY mengungkapkan, banyak partai, yang jumlah kadernya lebih banyak tersangkut korupsi dibanding Demokrat.

"Waktu Pak SBY menyampaikan ini di forum Pendiri Demokrat, orang bertanya-tanya dan semua menantang, umumkan dong siapa (partai terkorup)," ujar Sekretaris Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Sutan Bhatogana kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 1/10).

Nah, yang membuat Sutan heran, saat Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengumumkan rekapitulasi jumlah permintaan izin pemeriksaan pejabat negara yang masuk ke meja Presiden SBY semua mempersoalkan. Terutama, saat Dipo juga merekap jumlah pejabat dan latar belakang partai pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut.

"Inilah kalau orang sudah apriori sama Pemerintah, sama Demokrat. Apa pun yang disampaikan Pak SBY, selalu ada salahnya," ungkap Sutan.

Sutan menambahkan, berdasarkan ijin pemeriksaan dari Presiden SBY kepada pejabat yang tersangkut korupsi itu menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi terbukti. Karena itu, Sutan menegaskan, bahwa rilis Dipo Alam itu bukan untuk mempermalukan partai tertentu. "Demokrat juga ada disebut, nomor tiga. Semua partai ada. PKS juga ada," ungkapnya.

Karena itu, Sutan mengajak semua kalangan berprasangka baik atas data yang dirilis oleh Dipo Alam tersebut. "Jadi korupsi ini sudah mewabah semua lini. Jadi harus hati-hati memilih pemimpin nasional dan lokal, perwakilan," demikian Sutan. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya