Berita

ilustrasi

Kapitalisme dan Hedonisme di Kalangan Pejabat Semakin Meresahkan

MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 | 20:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Cengkeraman kapitalisme di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Begitu juga dengan prilaku hedonis sejumlah pejabat negara yang disadari atau tidak akan mempermudah kapitalisme global menguasai Indonesia dan memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat.

Lebih jauh, ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, kapitalisme yang menguasai Indonesia telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengurangi martabat rakyat di bidang sosial dan ekonomi.

"Rakyat akan terus berada dalam penderitaan dan jebakan kemiskinan akibat corak kapitalisme yang jauh dari azas kerakyatan. Terlebih para kapitalis Indonesia menggunakan dukungan politik dan kekuasaan negara yang bagai beriringan dalam temali kuat dan saling berkelindan," kata Syahganda yang berbicara di Jakarta, hari Minggu (30/9).

Prilaku hedonis banyak pejabat yang hedonis, sambungnya, mempermudah sepak terjang kaum kapitalis dalam memperkuat pengaruh mereka di bumi pertiwi.

"Penyelenggara negara sepertinya tidak sadar perkembangan prinsip kapitalisme neoliberalistik akan terus melibas kebangkitan ekonomi rakyat serta menguntungkan kekuatan asing," ujar Syahganda lagi.

Bila keadaan ini tak segera diubah, Syahganda yakin, Indonesia dan rakyat Indonesia akan semakin nista. Akan semakin sulit dicegah bila kaum kapitalis antirakyat berhasil menyusup dengan sempurna dan membajak kepemimpinan nasional dan mengendalikan langsung kekuasaan negara. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya