Berita

ilustrasi/rmol

Kemiskinan Kini Lebih Berbahaya dari G30S dan PKI

MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 | 18:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah semestinya masyarakat dan bangsa Indonesia mengubah pendekatan dalam memperingati peristiwa berdarah dinihari 1 Oktober 1965 yang lebih sering disebut G30S. Peristiwa itu, bersama gelombang pembantaian massal yang mengikutinya, sudah terlalu lama menghantui dan memecah belah bangsa Indonesia.

Kini, masyarakat dan bangsa Indonesia, menurut Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, harus mengetengahkan semangat rekonsiliasi nasional setiap kali membicarakan peristiwa tersebut. Dengan demikian, sudah tidak perlu lagi dipersoalkan latar belakang seseorang, apakah dari lingkungan yang dianggap memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan peristiwa berdarah itu atau tidak.

Syahganda yang berbicara di Jakarta, hari Minggu (30/9) mengatakan, peringatan peristiwa berdarah 1965 itu perlu ditarik dan dimaknai dari sudut pandang kekinian berkaitan dengan hubungan antarkelompok bangsa, dengan mengedepankan rasa persatuan nasional demi membangun Indonesia yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

"Kenangan terhadap peristiwa G30S tidak relevan lagi, (terlebih bila) untuk melanjutkan luka sejarah maupun bentuk permusuhan lainnya," ujar Syahganda.

Masih menurut Syahganda, kini yang seharusnya dijadikan musuh besar bersama dalam konteks kekinian adalah fenomena kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua hal ini layak diperangi bersama-sama.

"Bahkan, kemiskinan di tengah rakyat saat ini lebih berbahaya (dari peistiwa G30 S dan PKI) baik masalah maupun penyebabnya, utamanya berkaidan dengan upaya menghadapi cengkeramanan kaum kapitalis yang merupakan perpanjangan tangan kapitalisme asing," demikian Syahganda. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya